TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Rahmat Hamka, mengatakan akan membentuk panitia kerja gabungan antar komisi di lembaganya. Pembentukan itu, ucap dia, untuk mengusut tuntas bencana asap yang di Sumatera dan Kalimantan.
Menurut Hamka, Panja itu akan berisi komisi II, III, IV, VII, VIII, IX dan X. "Bencana asap mempengaruhi kesehatan, lingkungan, pendidikan dan ekonomi," kata dia dalam keterangannya, Rabu, 14 Oktober 2015.
Hamka menjelaskan, saat ini pemerintah sudah berupaya memadamkan api. Namun, kata dia, permasalahan belum selesai jika api itu sudah padam. "Dampak kesehatan bagi masyarakat yang menghirup asap bagaimana? dan harus memberi sanksi tegas terhadap perusahaan yang lahannya terbakar," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy. meminta pemerintah menaikkan status kebakaran ini menjadi bencana nasional. Menurut dia, kabut asap ini sudah terjadi lama dan berulang setiap tahunnya.
Selain itu, ucap Lukman, DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata ruang dan penataan lahan rambut. "Jangan hanya penanggulangan bencana, tapi menyelesaikan akar permasalahan," katanya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah belum bisa menetapkan kabut asap menjadi bencana nasional. Menurut dia, penetapan itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. "Status bencana nasional baru terjadi saat bencana Tsunami Aceh," katanya, Selasa lalu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei, mengatakan luas total hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,7 juta hektare. Wilayah kebakaran terbanyak berada di Sumatera Selatan, yakni 221.704 hektare. Menurut Willem, dia bersama Singapura dan Malaysia kesulitan memadamkan api. Musababnya, jarak pandang yang terbatas dan mengakibatkan susah mengenai titik kebakaran. “Kami sudah memakai bahan kimia sebanyak 260 ton untuk memadamkan api,” katanya.
HUSSEIN ABRI YUSUF
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
11 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
16 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
18 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya