Suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar. TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Makassar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengkritik rencana pemerintah kota membangun wisma di Jakarta. Anggaran pembebasan lahan wisma tersebut sebesar Rp 12 miliar dinilai tidak tepat sasaran. ”Ketimbang membangun wisma, dana yang diusulkan dalam rancangan anggaran daerah atau APBD Perubahan 2015 itu sebaiknya untuk proyek jalan lingkar tengah atau middle ring road,” ujar Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir saat dihubungi, Rabu, 14 Oktober 2015.
Menurut Wahab, anggaran Rp 12 miliar sebaiknya untuk pembebasan lahan karena masyarakat membutuhkan akses jalan tersebut. ”Proyek wisma belum urgent karena hanya dinikmati segelintir orang.”
Proyek jalan lingkar tengah atau middle ring road yang dibangun di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, merupakan jalan yang menghubungkan dan mendukung pembangunan terpadu Mamminasata. Namun, proyek tersebut masih terkendala pembebasan lahan. Wahab menilai proyek jalan lingkar tengah justru bakal mengurai kemacetan kota.
Sekretaris Komisi A Rudianto Lallo juga menolak proyek wisma Makassar di Jakarta. Senada dengan Wahab, dia menilai pembangunan jalan lebih mendesak. Apalagi, jumlah kendaraan terus bertambah dan tidak diikuti berkembangnya volume jalan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Makassar Firman Hamid Pagarra mengatakan proyek wisma pemerintah kota di Jakarta tidak akan mengganggu pembiayaan proyek middle ring road. Soalnya, masing-masing sudah ada anggarannya tersendiri. ”Proyek middle ring road ada bantuan dari pemerintah pusat,” ujar Firman. ”Pembangunan wisma di Jakarta juga untuk kepentingan warga Makassar.”
