Jawa Tengah Ancam Sandera Badan 12 Pengemplang Pajak

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Kamis, 8 Oktober 2015 13:33 WIB

TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Purwokerto - Direktorat Jenderal Pajak mengancam akan menyandera badan 12 wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya. "Kalau tidak ada iktikad untuk melunasi, kami tinggal menunggu perintah menteri untuk melakukan penyanderaan," ujar Kepala Bidang Humas Direktorat Jenderal Pajak II Jawa Tengah Basuki Rakhmad, Kamis, 8 Oktober 2015.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah telah menerapkan hukuman sandera badan terhadap Deni Wigati. Hasilnya, Deni Wigati berjanji akan melunasi tunggakannya. Saat ini Dewi Wigati sudah tidak lagi menjalani penyanderaan di Rumah Tahanan Banyumas sejak 23 September lalu. "Untuk penyelesaian utang tidak ada potongan tetap sesuai beban pajak, tapi diangsur sampai Desember," katanya.

Sidang sengketa pajak yang melibatkan Deni Wigati digelar Rabu, 7 Oktober 2015. Dalam sidang putusan yang dipimpin ketua majelis Hakim Gosen Butar Butar dan anggota pertama Edy Subagyo serta anggota kedua I Wayan Yasa menjatuhkan putusan agar kedua belah pihak, wajib pajak, dan kantor pajak menaati hasil kesepakatan.

Isi kesepakatan perdamaian yang harus ditaati di antaranya, Deni Wigati segera melunasi atau mengangsur sisa utang pajak hingga Desember 2015. "Sebab, sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dan DW sudah keluar dari penyanderaan. Ini adalah putusan yang cukup adil karena kedua belah pihak tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Semua hak dan kewajiban sudah terpenuhi," kata kuasa hukum Dewi, Djoko Susanto.

Menurut Djoko, keputusan perdamaian itu dilakukan agar kliennya melakukan pemenuhan kewajiban membayar sisa pajak sampai Desember 2015. "Jadi diberi waktu sampai Desember untuk menyelesaikan segala utang pajak," tuturnya.

Djoko menjelaskan, utang pajak sebesar Rp 3,9 miliar sudah dilunasi separuhnya atau sekitar Rp 1,7 miliar. Sedangkan sisa utang pajak sekitar Rp 1,7 miliar akan diselesaikan dalam waktu empat bulan ke depan, tepatnya hingga Desember 2015. "Setelah kasus dengan DW selesai, kami akan terus melakukan penagihan kepada wajib pajak yang masih memiliki utang," ucap Basuki Rakhmad.

ARIS ANDRIANTO

Berita terkait

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

1 hari lalu

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

14 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

44 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

47 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

54 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

5 Maret 2024

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

Pemkab Tapanuli Utara merupakan pemda dengan pembuatan barita acara rekonsiliasi tercepat 2023

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Bupati Sidoarjo dan Kepala BPPD atas Dugaan Kasus Pemotongan Insentif ASN

1 Februari 2024

KPK Panggil Bupati Sidoarjo dan Kepala BPPD atas Dugaan Kasus Pemotongan Insentif ASN

Dalam OTT di Sidoarjo, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, hingga rumah bupati Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

26 Januari 2024

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

25 Januari 2024

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

Pelaku usaha industri hiburan jenis diskotek hingga spa memprotes rencana kenaikan pajak hiburan hingga 40-75 persen. Pemerintah menjanjikan insentif

Baca Selengkapnya

Insentif Pajak Hiburan Bakal Gerus Pendapatan Daerah? Ini Kata Kemenkeu

23 Januari 2024

Insentif Pajak Hiburan Bakal Gerus Pendapatan Daerah? Ini Kata Kemenkeu

Kementerian Keuangan buka suara soal potensi penerimaan pajak daerah menurun karena ada insentif fiskal pajak hiburan.

Baca Selengkapnya