Marissa Haque Adu Mulut dengan Pengurus PDI-P Banten

Reporter

Editor

Rabu, 14 Desember 2005 14:52 WIB

TEMPO Interaktif, Banten:Banteng Ayu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Marissa Haque, Rabu (14/12) ribut mulut dengan Ketua DPD PDIP Banten, Jayeng Rana dan pengurus lainnya. Jayang Rana tidak senang melihat Marisa Haqua menggunakan kantor DPD untuk konfrensi pers. Kejadian ini berawal ketika Marisa menggelar jumpa pers tentang kegiatannya menangani demam berdarah di Banten. Saat itu, Jayeng Rana yang menampakan diri di pintu ruangan Bidang Kesra dan Pemberdayaan Perempuan langsung mendamprat Marissa dengan ditudingan telah memperlakukan ruangan ini sebagai milik pribadi. "Ruangan ini tidak hanya milik Anda, kami akan memasang meja. Hentikan kegiatan ini,"ujar Jayeng. Saat itu Mbak Icha (panggilan Marissa) menggelar jumpa pers dengan gaya lesehan, yaitu wartawan dan Mbak Icha duduk di hambal (tikar busa). Saat itu Marissa tengah menjelaskan himbauan membentuk satuan tugas (Satgas) tanggap darurat untuk mengantisipasi berbagai penyakit akibat kurang sehatnya lingkungan di Banten dan pemberian kesempatan sekolah gratis pada anak perempuan dari keluarga miskinSelang beberapa menit kemudian, Jayeng kembali masuk dan menuduh Marissa telah membuat tindakan yang menyebabkan perpecahan di PIDP, termasuk soal pencalonan kepala daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten tahun 2006.Mendapat dampratan ini, Marissa tidak kalah sengit. Anggota Komisi IV DPR RI itu langsung melayani dampratan Jayeng. "Saya di sini karena miliki hak sebagai Kabid Kesra dan Pemberdayaan sesuai dengan SK DPP PDIP. Ini juga rumahku, bukan hanya rumah Jayeng,"kata Marissa, Seraya balik menuding Jayeng telah membiarkan perahu PDIP digunakan oleh Atut Chosiyah, Plt Gubernur Banten yang juga kader Partai Golkar yang dalam Konferda DPD PDIP Banten di Tangerang merekomendasikan Atut menjadi Gubernur Banten dan Jayeng Rana menjadi Wakil Gubernur Banten. Faidil Akbar

Berita terkait

Konflik PDIP Surabaya, Risma: Saya Tak Ngerti, Saya Tak Tau...

12 Juli 2019

Konflik PDIP Surabaya, Risma: Saya Tak Ngerti, Saya Tak Tau...

Risma menegaskan dirinya tidak mau ikut campur polemik di tubuh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surabaya.

Baca Selengkapnya

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya