TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyakini TNI tak akan melakukan kudeta militer. Bahkan SBY siap pasang badan, bila ada anggota TNI memiliki pemikiran untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan saat ini. SBY bahkan mengecam keras jika ada oknum yang menyebarkan isu itu.

"Kalau ada pemikiran militer kudeta, sekarang ini saya yang paling depan mengatakan menolak dan tidak setuju," kata Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan tanggapannya dalam bedah buku Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo berjudul Transformasi TNI, Dari Prajurit Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi di gedung Center For Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta Pusat, Senin, 28 September 2015.

Kika ada yang nekat melaksanakan kudeta, menurut SBY, dirinya akan pasang badan untuk pemerintahan. "Saya akan ada di pihak yang berseberangan karena itu merusak apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini," kata SBY lagi.

Penegasan itu disampaikan SBY, di depan sejumlah purnawirawan jenderal yang hadir dalam diskusi buku itu. Di antaranya mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto, Mantan Kepala Staf AL dan Panglima TNI Laksamana (Purn) Agus Suhartono, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, dan mantan Wakasad Let Purn TNI Kiki Syahnakri. Terlihat pendiri CSIS Hari Tjan Silalahi, Direktur CSIS Rizal Sukma, mantan Seskab Andi Widjajanto, Direktur Imparsial Al'araf, dan pengamat Ikrar Nusa Bakti.

Wacana kudeta muncul dan ditanggapi dalam diskusi itu, lantaran isu itu selalu terkait dengan reformasi TNI yang berlangsung sejak 1998. Terutama bagaimana mereposisi peran dan fungsi TNI. Dalam diskusi mengemuka, mengapa TNI pada waktu proses reformasi 1998, tidak memanfaatkan peluang untuk kudeta tapi memilih menyediakan dirinya untuk direformasi.

Proses reformasi TNI sendiri, menurut Agus Widjojo, yang juga mantan Kepala Staf Teritorial Mabes TNI, belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pada 1998, Agus Widjojo dan SBY adalah jenderal bintang tiga semasa Wiranto waktu itu Panglima TNI, diminta menyiapkan konsep reformasi TNI.

SBY mengatakan, sebagai purnawirawan jenderal, dia siap berada di garda depan melawan pihak yang prokudeta. Kudeta militer, SBY menegaskan, akan merusak proses reformasi dan demokratisasi yang susah payah dibangun saat ini.

Menurut SBY, presiden memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Kapolri. "Kalau ada pikiran-pikiran TNI yang ingin disampaikan kepada presiden, sampaikan di sini dengan cara yang baik, kontekstual sambil memberikan rekomendasi. Mungkin mengingatkan juga tidak dilarang. Pasti presiden mendengarkan," kata SBY.

SBY mengaku tak setuju jika TNI harus mengambil jalan pintas. "Kalau tiba-tiba mengambil jalan pintas untuk melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan, saya kira demokrasi kita akan tercoreng dan kita akan mundur jauh ke belakang dan itu bukan pilihan reformasi yang kita laksanakan hingga saat ini," katanya.

REZKI ALVIONITASARI