Presiden Joko Widodo saat menghadiri pembukaan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 dan Muktamar Satu Abad Aisiah di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, 3 Agustus 2015. Muktamar membawa tema Dakwah Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban Gerakan 30 September 1965, atau lebih dikenal sebagai G/30 S/PKI. Sikap Jokowi itu dia sampaikan saat bertemu dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah hari ini. Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku sudah mengklarifikasi isu yang berkembang selama ini. "Sama sekali tak ada, bahkan terpikir pun katanya tidak," kata Mu'ti usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 September 2015. Kepastian ini, kata Jokowi, membantah isu yang berkembang selama ini.
Namun Jokowi, menurut Mu'ti, tidak memberikan penjelasan mengapa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban G 30/S/PKI. "Beliau hanya bilang kalau meminta maaf artinya pemerintah akan berhadapan dengan organisasi massa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta TNI," ujarnya.
Presiden Jokowi sebelumnya sudah membentuk tim rekonsiliasi untuk menyelesaikan sejumlah dugaan pelanggaran HAM, termasuk peristiwa G 30/S/PKI. Pembentukan tim itu untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur nonyudisial. Salah satu upaya nonyudisial yang bisa dilakukan adalah dengan menyampaikan permintaan maaf. Selain peristiwa penumpasan PKI pada 1965, masih ada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum menemui titik terang, antara lain peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Lampung 1989, kasus orang hilang 1997-1998, kasus Trisakti 12 Mei 1998, kasus kerusuhan Mei 13-15 Mei 1998, serta kasus Semanggi 1 dan 2.
