Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon berfoto sebelum rapat pimpinan DPR di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. DPR resmi menetapkan 11 komisi dan akan diajukan pada sidang paripurna, Kamis (16/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan kenaikan tunjangan anggota dewan tidak pantas di tengah kondisi perekonomian yang buruk. Apalagi, penolakan publik sangat keras terhadap hal ini.
"Coba jenengan jadi anggota dewan, terus ambil uang itu. Tidur tidak enak, makan tidak kenyang karena dimaki-maki terus," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 21 September 2015.
Karena itu, ia memutuskan menolak kenaikan tunjangan tersebut. Politikus Partai Demokrat ini meminta Menteri Keuangan tidak mencairkan kelebihan tunjangan. Menurut dia, dalam kondisi ini, Menkeulah yang bisa membatalkan kenaikan tunjangan dengan tidak mencairkan. "Kan tidak haram kalau tidak cair," kata Agus.
Selain itu, ia berharap kepala lembaga negara lain juga menolak kenaikan tunjangan jabatan. "Saya yakin KPU dan lembaga lain pasti bisa menerima. Bahwa kita harus utamakan rakyat terutama yang menengah ke bawah."
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan kenaikan tunjangan juga terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kenaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran negara.
