Sejumlah pekerja memindahkan tumpukan Semen Bosowa dari truk, ke dalam Kapal pengangkut di Pelabuhan Paotere Makassar, 20 Juli 2015. PT Semen Bosowa menargetkan produksi semen pada tahun 2015 ini, mencapai 3,8 juta ton . TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menuai kontroversi. Banyak penduduk di Pegunungan Kendeng Utara—lokasi pabrik dan tambang—menolak keberadaan pabrik semen. Hingga kini, masyarakat Kendeng Utara masih menggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya karena sebelumnya kalah di PTUN Semarang. (Baca: Kenapa Pabrik Semen di Rembang Menuai Kontroversi?)
Ternyata kawasan Kendeng Utara diminati banyak pabrik semen. Setidaknya sudah sembilan perusahaan mengantre mendapatkan izin membelah bukit kapur tersebut. Salah satunya PT Semen Bosowa, perusahaan milik Erwin Aksa, kemenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Baca: Ini Alasan Semen Indonesia Ngotot Bangun Pabrik di Rembang)
Direktur Utama Semen Bosowa Sadikin Aksa membenarkan kabar pabriknya bakal masuk ke Rembang. “Karena ada market. Di Jawa itu market semen terbesar,” ucap Sadikin. Menurut dia, perusahaannya sudah membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup. (Baca: Ganjar Pranowo: Gara-gara Investigasi Tempo Saya Dimarahi)
Tapi, ujar Sadikin, karena situasi ekonomi memburuk, investasi pabrik di Rembang tak menjadi prioritas. Sadikin ogah menanggapi penolakan masyarakat terhadap pabrik semen. Yang pasti, Semen Bosowa akan meneruskan proses perizinan.
Mendengar kabar banyaknya pabrik semen bakal masuk ke Kendeng Utara, para penolak pabrik tak gentar. “Kami akan terus melawan. Ini tanah yang tak akan kami jual. Ini tanah yang akan kami turunkan ke anak-cucu kami,” tutur Sutaji, 48 tahun, petani perempuan asal Tegaldowo.
Warga Kendeng Geruduk Kantor Bupati Rembang Tuntut Pemerintah Hentikan Tambang Karst
8 Desember 2023
Warga Kendeng Geruduk Kantor Bupati Rembang Tuntut Pemerintah Hentikan Tambang Karst
Kedatangan para petani itu merespon rencana Bupati Rembang menarik pajak retribusi dari tambang ilegal yang beroperasi di daerah tersebut. "Merespon wacana itu, JM-PPK merasa kecewa dengan komitmen bupati," ujar perwakilan JM-PPK, Joko Prianto