TEMPO.CO, Jakarta - Aparat TNI dan polisi menyebut kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Jefrison Pagawak atau Jeffrey Pagawak sebagai pelaku penyanderaan dua warga Indonesia di wilayah Papua Nugini.

Siapa Jeffry Pagawak dan bagaimana sepak terjangnya selama ini hingga menyandera Sudirman dan Badar, penebang kayu Indonesia di Skofro, Distrik Keerom, Papua, yang berbatasan dengan Papua Nugini pada Sabtu, 12 September 2015. (Baca: 2 WNI Disandera di PNG, Kapolda Papua: Pelaku Masuk DPO)

Nama Jeffrey Pagawak banyak bersinggungan dengan protes warga Papua terhadap kehadiran PT Freeport. Seperti kerusuhan di depan Universitas Cenderawasih, Abepura, Jayapura, 16 Maret 2006 polisi menyebut Pagawak termasuk dalam sepuluh orang yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Dalam aksi berdarah itu, tiga anggota Brimob dan satu anggota TNI Angkatan Udara tewas di tempat.

Jefrrey Pagawak juga disebut dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam beberapa kerusuhan di Timika, seperti perusakan Hotel Sheraton dan pemblokiran jalan di Mile 28, Timika.

Sebelumnya dalam demonstrasi menentang PT Freeport 7 Maret 2006, Pagawak jelas-jelas menunjukan penolakannya. "Selama ini Freeport tak pernah menyejahterakan masyarakat Papua, khususnya warga dari tujuh suku yang memang punya hak ulayat adat tempat perusahaan itu beroperasi," ujar Koordinator Front Aksi Nasional Penutupan PT Freeport Indonesia itu kepada Tempo. (Baca: WNI Disandera di Papua Nugini, Menlu Retno: Tak Ada Barter)

Pada aksi dua tahun sebelumnya, tepatnya 1 Desember 2004, Jeffrey Pagawak jelas terlihat mendukung kemerdekaan Papua. Ketika itu Pagawak sebagai penanggung jawab Parlemen Jalanan Rakyat Sipil untuk Politik di Papua menyampaikan orasinya mendukung Papua Merdeka. Saat aksi tersebut bendera Bintang Kejora dikibarkan.

International Cricis Group sendiri mencatat Jeffrey Pagawak menjadi Ketua Solidaritas Internasional untuk Menutup Freeport. Beberapa kelompok bergabung dalam gerakan tersebut, antara lain Front Pepera, kelompok Sonamapa yang berbasis di Manokwari, serta Parlemen Jalanan.

EVAN/PDAT Sumber Diolah Tempo