TEMPO.CO, Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengaku mewakilkan kedatangannya dalam rapat Satuan Tugas Operasi Kabut Asap di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Sabtu 5 September 2015.
"Saya jujur saja, Sabtu tidak hadir karena kampanye di Kabupaten Kapuas Hulu. Saya mengajukan cuti kepada Presiden Joko Widodo. Cuti adalah hak saya," kata Cornelis dalam acara monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Kalimantan, Rabu, 9 September 2015.
Cornelis bahkan akan minta izin kepada Presiden untuk bisa berkampanye di tujuh kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dia berharap calon yang diusung partainya bisa menang dalam pemilihan tersebut.
Dia mengklaim langkah koordinasi sudah dilakukan untuk menghadapi masalah kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. "Setiap tahun, bahkan sebelum adanya status tanggap darurat bencana kabut asap, saya sudah bekerja sama dengan BNPB dan BPPT untuk melakukan hujan buatan," ujar Cornelis.
Tak hanya itu, sebagai tindakan preventif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan penyuluhan kepada para petani, terutama yang masih menggunakan cara tradisional. Dia meminta untuk tidak menyalahkan masyarakat adat dalam kasus kebakaran lahan di Kalimantan Barat.
"Bercocok tanam dengan membakar memang dilakukan masyarakat Dayak. Bahkan sejak Indonesia belum ada. Tapi titik api bukan di wilayah masyarakat Dayak saat ini. Saat ini masyarakat Dayak sudah menugal (menanam)," ucap Cornelis.
Disinggung mengenai upaya pemerintah daerah menindak tegas perusahaan yang melakukan pembakaran lahan sesuai dengan instruksi Presiden, Cornelis menyatakan itu bukan kewenangannya. "Kalau penegakan hukum, ada, tapi itu bukan urusan saya. Saya urusan pembinaan," tuturnya.
