Ini Sebab Situs Revolusi Mental Tak Dapat Diakses

Reporter

Jumat, 28 Agustus 2015 15:23 WIB

Situs Revolusimental.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah meluncurkan situs Revolusi Mental pada 24 Agustus 2015. Namun, baru dua hari diluncurkan, situs Revolusimental.go.id tak dapat diakses.

"Kami bertanggung jawab atas ketidaknyamanan ini dan sedang berupaya untuk memperbaikinya," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Hazwan Yunas dalam siaran persnya, Jumat, 28 Agustus 2015.

Situs yang diluncurkan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani itu tak bisa diakses publik karena server yang melebihi kapasitas.

"Mohon Maaf. Karena antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, server mengalami overload. Untuk itu, kami sedang dalam proses upgrade server. Salam revolusi mental!" tulis administrator dalam laman tersebut, Rabu, 26 Agustus 2015.Tak ada penjelasan lain atau kolom kritik dalam halaman berlatar belakang biru itu. (Baca: Dua Hari Dibuka, Situs Resmi Revolusi Mental Tak Bisa Diakses)

Puan Maharani meluncurkan situs penampil program andalan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla itu di kantornya pada Senin, 24 Agustus 2015. Situs sejatinya dipakai untuk menunjukkan cara dan perilaku yang mendukung revolusi mental yang didengungkan Jokowi sejak kampanye tahun lalu.

Rencananya, situs juga bakal memuat perangkat hukum, model keteladanan, dan opini tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program perubahan tempo cepat ini. Pada awal peluncuran, situs tersebut menayangkan kutipan-kutipan kata bijak dari proklamator Sukarno, Presiden Jokowi, dan Menteri Puan Maharani. Tata letaknya cukup sederhana dengan dominasi warna merah sebagai latar belakang. (Baca: Diretas, Situs Revolusi Mental Ditutup Sementara)

Kementerian tidak menjelaskan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat situs itu. Namun, pada Februari lalu, Puan mengajukan anggaran tambahan ke Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp 149 miliar untuk program Revolusi Mental.

Kemudian, pada medio Juni 2015, Puan menganggarkan Rp 572 miliar untuk kementeriannya. Anggaran tersebut terdiri atas Rp 151 miliar untuk kebutuhan teknis rutin dan Rp 421 diperuntukkan buat mendukung 13 program utama Kementerian. "Salah satunya adalah pematangan program Revolusi Mental," kata Puan.

Namun Hazwan membantah Kementerian mengeluarkan anggaran yang fantastis untuk pembuatan situs ini. Menurut dia, pemerintah hanya mengeluarkan biaya operasional. "Anggaran persiapan website dialokasikan maksimal Rp 200 juta," tutur Hazwan. (Baca: Netizen Berkicau Soal Situs Revolusi Mental: Gini Aja?)

DEWI SUCI | NIEKE INDRIETTA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya