TEMPO.CO, Cirebon - Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis melayangkan surat kepada pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan. “Saya sudah minta kepada instansi terkait untuk segera mengirimkan surat kepada setiap pengusaha yang ada di Kota Cirebon,” kata Azis, Kamis, 27 Agustus 2015.

Surat tersebut berisi permintaan agar pengusaha tidak melakukan PHK sepihak kepada pekerjanya. Saat ini kondisi perekonomian di Indonesia memang tengah mengalami kelesuan.

Menurut Azis, PHK merupakan jalan keluar terakhir yang harus dipilih oleh pengusaha. “Bahkan kalau perlu dijauhkan dari pikiran mereka,” kata Azis. Jika mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, kata Aziz, bisa dicari solusi bersama.

Azis sudah mengumpulkan semua kepala dinas hingga pejabat pengguna anggaran (PPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang hingga kini belum terlaksana. Azis menilai pembangunan proyek tersebut bisa menyerap banyak tenaga kerja dan membantu daya beli mereka. Dengan bergeraknya roda perekonomian di daerah Azis berharap bisa mendorong roda perekonomian nasional.

Kepala Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon, Ferdinan Wiyoto, mengatakan surat edaran tersebut segera dikirimkan ke pengusaha yang ada di Kota Cirebon. “Namun untuk perusahaan skala besar, di Kota Cirebon kurang dari 20,” kata Ferdinan.

Sebagian besar pekerja di Kota Cirebon, kata Ferdinan, didominasi sektor non-formal seperti di rumah makan, toko, restoran, dan lainnya. Namun imbauan tersebut menurut Ferdinan tetap akan disosialisasikan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta hal serupa. Dia meminta pengusaha menunggu perkembangan dan berinovasi. "Jangan langsung main PHK pekerjanya. Pemerintah pusat dan daerah juga sedang berusaha menahan gejolak nasional ini,” ujar Aher, Selasa, 25 Agustus 2015.

Menurut Aher, salah satu usaha yang tengah ditempuh adalah menggelorakan investasi baik dalam maupun luar negeri. Saat bersamaan, industri swasta yang bergerak di bidang produksi, industri manufaktur, dan sebagainya juga terus didorong. Selain itu, dilakukan percepatan penyerapan APBN dan APBD.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia, kata Aher, juga dihadapi dunia internasional. Dunia sedang kocar-kacir dengan pelemahan ekonomi. “Saya kira dengan terus memproduksi, menjaga stabilitas komoditas nasional kita, menjaga denyut ekonomi dalam negeri, termasuk dengan mempercepat spending government adalah cara kita untuk menahan nilai tukar rupiah yang terus turun,” katanya.

IVANSYAH | ADE FITRIA NOLA