TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai aksi konvoi motor gede selama ini terlalu berlebihan. Pramono meminta klub moge untuk tidak sering melakukan konvoi yang bisa meresahkan masyarakat.

"Saya melihat pengendara motor besar itu agak berlebihan. Mereka bergembira ria dengan motor gedenya gitu," kata Pramono di Istana Negara, Jumat, 21 Agustus 2015. "Sementara ada sebagian masyarakat sendiri yang terganggu ketika mereka lewat karena suara motor yang sangat keras dan seringkali mereka zig-zag."

Karena itu, Pramono meminta klub motor di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan konvoi setiap akhir pekan. “Jika pun ada agenda touring, maka harus disesuaikan dan diagendakan secara resmi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” ucapnya.

Pramono juga menyayangkan sikap Kepolisian yang memberikan pengawalan konvoi moge. Polisi, kata dia, seharusnya bisa lebih ketat dalam memberikan pengawalan.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya mengatakan bahwa pengawalan yang dilakukan anggotanya dalam konvoi motor gede itu sudah memenuhi aturan. Dia mengatakan pengawalan itu justru ditujukan untuk membuat rombongan moge menjadi lebih tertib.

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet ikut berkomentar atas aksi Elanto Wijoyono yang menghadang konvoi moge di simpang Condong Catur Yogyakarta. Seperti dikutip dari situs Setkab.go.id pada Kamis, 20 Agustus 2015, terdapat dua isu yang menjadi masalah hukum dalam kasus tersebut, yakni soal pengawalan oleh petugas kepolisian dan penggunaan sirene/rotator.

Ditulis oleh Asisten Deputi 2 Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet menyimpulkan bahwa pengawalan voorijder oleh kepolisian dalam konvoi motor gede Harley Davidson, seperti dalam acara Jogja Bike Rendezvous 2015 pekan lalu di Yogyakarta, telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Sebab, konvoi motor Harley Davidson tidak termasuk dalam pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.”

Belakangan, tulisan tersebut dihapus dari situs Setkab. Pramono mengakui penghapusan itu dilakukan olehnya. Musababnya, pernyataan itu menjadi polemik. "Ya memang dihapus karena mengundang polemik. Tapi saya tetap setuju bahwa konvoi moge itu memang berlebihan," ujarnya.

REZA ADITYA