Kisah Pondok Cinta di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Reporter

Editor

Anton Septian

Selasa, 18 Agustus 2015 05:19 WIB

Prajurit TNI AD Yonif Linud 433 JS Kostrad, mengikuti upacara sebelum melaksanakan patroli wilayah perbatasan di pos pengamanan perbatasan Simanggaris Baru, Nunukan, Kalimantan Utara, 5 Juni 2015. Patroli ini dilaksanakan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. TEMPO/Imam Sukamto


Pos perbatasan Long Nawang ini memang terletak cukup jauh dari perkampungan penduduk. Butuh waktu satu jam melewati jalan rusak dan berkelok menuju lokasi. Pos ini terletak sekitar lima kilometer dari pos perbatasan Malaysia, yang lebih sering disebut Tapak Mega. Namun, tentara Malaysia biasanya hanya berjaga selama satu bulan kemudian ditinggal tiga bulan.

Hery mengatakan kondisi perbatasan di Malaysia lebih baik dibanding Indonesia. Malaysia memiliki infrastruktur jalan yang bagus dan listrik yang lebih memadai. Tak heran banyak orang Indonesia yang memilih bekerja di Malaysia. Mereka bisa bolak-balik Indonesia-Malaysia tanpa identitas. Namun, sejak enam bulan lalu, jalan penghubung antara Long Nawang dan Tapak Mega diputus pihak Malaysia tanpa alasan. "Kata tentara yang berjaga, itu arahan langsung dari pemerintah," ujarnya. Hery menduga hal tersebut berkaitan dengan maraknya pembalakan liar yang sedang terjadi di sana.

Menurut Hery, memang lebih banyak orang Indonesia yang menyeberang ketimbang sebaliknya. Pemutusan jalan bukan kali pertama terjadi, sebelumnya beberapa kali Malaysia memutuskan jalan ke Tapak Mega. Biasanya, hal tersebut menjadi pukulan telak penduduk Kayan Hulu karena biasanya para penduduk belanja di Malaysia. "Tapi semenjak jalan dibuka tak terlalu berpengaruh, padahal dulu ketua adat sampai turun ke Malaysia untuk berunding," kata dia.

Perbatasan Long Nawang termasuk wilayah perbatasan yang terisolasi. Puluhan tahun tak ada akses jalan menuju desa ini dari kota besar, seperti Samarinda, Malinau, dan Tarakan. Dulu, mencapai Long Nawang hanya bisa melalui sungai dan udara. Baru tiga tahun lalu dibuka jalan hingga Samarinda. Sedangkan dari Tarakan, masih harus melewati jalur udara.

Tahun ini, pemerintah mulai serius membangun perbatasan. Hal ini seiring dengan salah satu butir dalam Nawacita--program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi--yakni membangun dari pinggir. Hery dan Halik sempat mendengar rencana pemerintah membangun menara Base Transceiver Station (BTS) di perbatasan, tapi ia enggan berharap banyak. "Paling jadinya waktu kita sudah pindah," katanya.

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

KKI Warsi Bantu Masyarakat Dayak Malinau Kembangkan Potensi Alam Jadi Produk Ekonomi

50 hari lalu

KKI Warsi Bantu Masyarakat Dayak Malinau Kembangkan Potensi Alam Jadi Produk Ekonomi

KKI Warsi bekerjasama dengan Kabupaten Malinau mengembangkan potensi sumber daya alam dengan pengembangan ekonomi hijau masyarakat Dayak.

Baca Selengkapnya

Kronologi Rombongan Gubernur Kaltara Kecelakaan, Satu Korban Ditemukan Tewas di Sungai

16 Agustus 2023

Kronologi Rombongan Gubernur Kaltara Kecelakaan, Satu Korban Ditemukan Tewas di Sungai

Rombongan Gubernur Kaltara diagendakan berangkat dari Malinau dalam ekspedisi HUT Kemerdekaan ke-78 RI di perbatasan Krayan, Nunukan.

Baca Selengkapnya

Cerita Cintana Dapat Beasiswa ke Cina, Pilih Jurusan Kedokteran Demi Desanya

11 Juli 2023

Cerita Cintana Dapat Beasiswa ke Cina, Pilih Jurusan Kedokteran Demi Desanya

Program beasiswa itu merupakan upaya untuk memfasilitasi anak-anak daerah itu dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang strata di Cina dan Taiwan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Letakkan Batu Pertama Pembangunan PLTA di Malinau Kaltara

23 Februari 2023

Jokowi Akan Letakkan Batu Pertama Pembangunan PLTA di Malinau Kaltara

Jokowi akan mengunjungi Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, untuk meletakkan batu pertama pembangunan PLTA Mentarang pada 1 Maret 2023.

Baca Selengkapnya

Susi Air Melapor ke Bareskrim Soal Perkara Pengusiran Pesawat di Malinau

11 Februari 2022

Susi Air Melapor ke Bareskrim Soal Perkara Pengusiran Pesawat di Malinau

Maskapai Susi Air sudah melayangkan somasi namun tidak mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Malinau.

Baca Selengkapnya

Somasi Susi Air ke Pemkab Malinau, Sekda: Kita Tidak Terburu-Buru Jawab

9 Februari 2022

Somasi Susi Air ke Pemkab Malinau, Sekda: Kita Tidak Terburu-Buru Jawab

Pemkab Malinau menyatakan tidak ingin terburu-buru dan tengah mempelajari somasi yang dilayangkan kuasa hukum Susi Air kepada mereka.

Baca Selengkapnya

Polemik Susi Air di Malinau, Berapa Harga Sewa Hanggar?

8 Februari 2022

Polemik Susi Air di Malinau, Berapa Harga Sewa Hanggar?

Pemkab Malinau menanggapi polemik Susi Air di hanggar bandara Kol. R. A Bessing, Kalimantan Utara.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Balik Modal Kereta Cepat, Alasan PPKM Level 3

8 Februari 2022

Terkini Bisnis: Balik Modal Kereta Cepat, Alasan PPKM Level 3

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 8 Februari 2022 antara lain tentang perkiraan balik modal kereta cepat Jakarta Bandung.

Baca Selengkapnya

Dirut Smart Aviation: Kami Tidak Menguasai Hanggar Malinau Secara Ilegal

8 Februari 2022

Dirut Smart Aviation: Kami Tidak Menguasai Hanggar Malinau Secara Ilegal

Dirut Smart Aviation mengatakan tidak menguasai hanggar di bandara Kol. R.A Bessing, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Baca Selengkapnya

Smart Aviation Rugi Karena Polemik Hanggar di Malinau, Ini Penjelasan Dirut

7 Februari 2022

Smart Aviation Rugi Karena Polemik Hanggar di Malinau, Ini Penjelasan Dirut

Smart Cakrawala Aviation mengatakan mengalami kerugian akibat polemik hanggar di Bandara Robert Atty Bessing, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Baca Selengkapnya