TEMPO.CO, Purwakarta - Senin besok, 17 Agustus 2015 usia kemerdekaan Indonesia genap 70 tahun. Tetapi, meski umur kemerdekaan tersebut sudah beranjak tua, masih saja ada warga negaranya yang belum merasakan nikmatnya berkah kemerdekaan.

Realitas itulah yang dialami warga di delapan desa Kecamatan Sukasari, Purwakarta, Jawa Barat yang letak geografisnya berada di seberang waduk Jatiluhur. Hingga saat ini, mereka belum bisa menikmati fasilitas seperti infrastruktur jalan, air bersih, kesehatan dan pendidikan yang layak.

Menurut Camat Sukasari, Fauzi, dia dan warganya untuk bisa sampai ke kota Purwakarta saja, dari Sukasari harus menghabiskan waktu berjam-jam dengan ongkos yang sangat mahal.

Sejak angkat kaki dari rumah harus menaiki ojek trail yang bagian bannya dibelit rantai dan menembus hutan belantara agar sampai dermaga barat bibir pantai waduk Jatiluhur dengan ongkos paling murah Rp Rp 50 ribu dengan waktu tempuh satu jam.

Dari situ, mereka harus menaiki perahu menyeberangi waduk agar sampai di dermaga timur bibir waduk Jatiluhur dengan ongkos sewa perahi Rp 100-150 ribu dengan waktu tempuh satu jam. Dari situ, baru naik angkot menuju kota Purwakarta yang ongkosnya hanya Rp 5.000 saja dengan waktu tempuh 15 menit saja.

Alhasil, ongkos yang harus dibayar pergi pulang antara Sukasari-Purwakarta Rp 155 ribu dengan waktu tempuh 105 menitan. Padahal, jika infrastruktur jalan permanen sudah dibangun, jarak tempuh di ujung selatan Sukasari-kota Purwakarta hanya berjarak 28 kilometeran, waktu tempuhnya pun paling banter 20 menitan dan ongkos angkutan umum yang harus dibayar juga paling mahal Rp 15 ribuan.

Anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SLTA, harus berjuang dengan susah payah dengan biaya hidup yang tinggi. Begitu pun jika ada warga yang sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit, sulitna minta ampun akibat tak tersedianya akses transfortasi darat yang memadai.

Ia menyebutkan warga delapan desa di antaranya Desa Sukamanah, Kertamanah, Sukasari, Ciririp, Parang Gombong dan Parung Banteng, totalnya hampir 17 ribuan. "Kehidupan mereka sampai sekarang masih terhimpit kesluitan," kata Fauzi.

Fauzi mengungkapkan, wilayahnya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup kaya, terutama kayu dan bambu serta sejumlah lokasi wisata yang bisa dipoles menjadi destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Purwakarta, di antaranya pantai Parung Banteng yang memiliki pesona alam yang elok.

Selanjutnya: Merasa diabaikan negara
<!--more-->
Salah seorang tokoh masyarakat Sukasari, Dirman, mengatakan, selama 70 tahun Indonesia merdeka, pemerintah pusat abai terhadap kondisi memprihatinkan warga dan wilayah sebrang waduk Jatiluhur yang telah mengorbankan tanah, tenaga dan pikiran, air mata bahkan darah dalam pembangunan proyek waduk Jatiluhur di era Presiden Soekarno hingga dioperasikannya saat rezim Soeharto berkuasa dan presiden selanjutnya hingga Joko Widodo, sekarang.

Janji membangunkan jalan permanen di bibir pantai hingga tersambung ke Jatiluhur pada saat proyek pembangunan waduk serbaguna berlangsung di tahun 60-an hanya bualan belaka.

Karena, sampai sekarang janji itu pun tak direalisasikan. Waduk Jatiluhur yang memiliki pembangkit listrik, tak memberikan satu watt pun strumnya buat kepentingan warga Sukasari. "Kami malah dapat pasokan listrik dari PLN Karawang. Kan sangat ironis?"

Lalu, air waduk Jatiluhur yang menjadi pemasok air irigasi buat 240 ribu hektare lahan sawah di Pantura Jawa Baratair baku warga Jakarta dan industri di Karawang Bekasi, setetes pun tak dirasakan petani Sukasari. "Termasuk air baku buat air bersihnya, kami sama sekali tak kebagian," Dirman menumpahkan kekecewaannya.

Dirman mengharapkan pemerintah pusat turun tangan ikut membantu Pemkab Purwakarta buat mendanai pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, pertanian, pendidikan dan kesehatan sebagai kompensasi 70 Indonesia merdeka tetapi masih hidup dalam bekapan penderitaan. "Terus terang kami belum merasakan nikmatnya hasil kemerdekaan," ia menegaskan.

Ia mengungkapkan, meski jarak Sukasari berada berjarak dengan para pemangku kekuasaan negara di Jakarta, tetapi, kondisinya, nyaris sama persis dengan saudara mereka yang hidup di Provinsi Papua. "Sangat menyedihkan," Dirman lagi-lagi menyampaikan kesedihannya.

Selanjutnya: Apa kata Bupati Purwakarta?
<!--more-->
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengaku sangat getir bila melihat dan merasakan kondisi kehidupan warganya di seberang waduk Jatiluhur tersebut. "Mereka adalah korban nyata bengisnya kebijakan pembangunan yang tak berkebudayaan," katanya.

Pada periode kedua kepemimpinannya, Dedi baru bisa fokus memikirkan infrastruktur jalan di Kecamatan Sukasari setelah semua jaringan jalan kabupaten di 16 kecamatan lainnya di Purwakarta, kini, sudah dalam kondisi bagus. "Sekarang kami fokus ke Sukasari," ujarnya.

Buat memerdekakan penduduk delapan desa dari bekapan penderitaan dan terbelakang akibat terisolasi selama 70 tahun, pihaknya, kini, tengah membangunkan infrastruktur jalan kabupaten sepanjang 57 kilometer dengan lebar 12 meter yang disebutnya sebagai jalan lingkar barat Sukasari.

Jalan sepanjang itu, 30 kilometer diantaranya sekarang sudah berhasil dibeton, sisanya 27 kilometer lagi baru berhasil dibangun badan jalannya yang menembus hutan dan sedang dalam tarap pengerasan. Ia optimistis dalam tempo satu-dua bulan ke depan, semuanya sudah beres dibeton kemudian bisa dioperasikan penggunaannya.

Selanjutnya: Sudah habis Rp 80 miliar
<!--more-->
Dedi mengaku, buat membangun jalan dengan 15 buah jembatan penghubung itu, pihaknya sudah menghabiskan dana Rp 80 miliar dari total Rp 250 miliar yang dibutuhkan untuk membuat jalan baru kabupaten itu secara permanen lengkap dengan fasilitas drainase dan tembok penahan tanahnya yang juga permanen.

Dedi mengaku bahwa dana yang dipakai membangun jalan lingkar barat Sukasari yang kelak bisa menembus Jonggol, Bogor dan Cianjur tersebut, seluruhnya murni dari APBD kabupaten. "Sepeser pun tak ada bantuan dari APBD provinsi dan APBN, " Dedi menjelaskan.

Soal tak ada kucuran dana bantuan dari Pemprov Jabar dan pusat, Dedi mengaku tak masalah. "Kalau bisa dibangun secara mandiri oleh APBD kabupaten kenapa tidak, toh tujuannya buat memerdekakan warga sendiri yang sudah didzalimi pemerintah pusat selama 70 tahun," ia menyampaikan kritiknya.

Pasca pembangunan jalan lingkar barat Sukasari, Dedi bertekan membangun fasilitas jaringan air bersih, kesehatan, pendidikan dan pertanian yang memadai. Supaya, belasan ribu warga di seberang waduk Jatiluhur itu, bisa mengejar ketertinggalannya dari kecamatan lain di Purwakarta. "Dan saya sangat optiimis," Dedi menyudahi bincangnya.

NANANG SUTISNA