Megawati dan Habibie Hadiri Pidato Kenegaraan Jokowi

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Jumat, 14 Agustus 2015 08:11 WIB

Dua Mantan Presiden BJ Habibie (kanan), Megawati Soekarno Putri dan mantan Wakil Presiden Tri Soetrisno, saat menghadiri peringatan Pancasila, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 1-6, 2012. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menghadiri sidang paripurna gabungan Musyawarah Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen Senayan.

Megawati tiba di depan gedung kura-kura MPR pukul 07.22 WIB. Mega turun dari mobil bersama Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Achmad Basarah dan Ericko Sotadurga.

Mega mengenakan kebaya berwarna oranye muda lengkap dengan sanggul modern. Dengan tersenyum sambil menyalami beberapa tamu, Mega berjalan beriringan bersama Basarah menuju lantai dua ruang rapat paripurna Musyawarah Perwakilan Rakyat.

Selain Mega, ratusan tamu negara hadir pada kesempatan ini. Menteri Perdagangan Thomas Lembong tiba di lokasi paling awal, yaitu sejak pukul 06.30 WIB. Kemudian disusul Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Ketua Musyawarah Perwakilan Rakyat Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Romahurmuzziy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden RI ke-2 B.J. Habibie, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan dan sejumlah duta besar dari negara sahabat.

Mereka akan mendengarkan tiga pidato presiden pada tiga agenda sidang paripurna hari ini. Pertama, Jokowi pidato menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Agenda kedua adalah pidato peringatan hari kemerdekaan yang ke-70. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman juga akan membuka masa sidang pertama tahun 2015-2016.

Terakhir adalah rapat paripurna pembukaan masa sidang I Dewan Perwakilan Rakyat periode 2015-2016 oleh Ketua DPR Setya Novanto. Jokowi akan menyampaikan tanggapan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 beserta Nota Keuangan. Kemudian dokumen tersebut akan diserahkan Jokowi ke DPR dan DPD.

Terakhir, Jokowi akan meresmikan pembangunan kawasan terpadu parlemen, yaitu berupa museum, perpustakaan, alun-alun demokrasi, visit center, pusat kajian publik, serta gedung baru untuk anggota Dewan dan tenaga ahli.

Suasana kemerdekaan begitu lekat di seluruh bagian kompleks parlemen. Dinding-dinding dilapisi kain merah putih yang menjuntai setinggi gedung. Bendera Merah Putih tampak berkibar di pucuk ratusan tiang yang berjejer dari depan gerbang kompleks parlemen.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

29 hari lalu

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

30 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

30 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

30 hari lalu

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

30 hari lalu

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Dengan terlaksananya perubahan kedua UU Desa tersebut, beberapa poin substansi pasal-pasal lain juga mengalami perubahan, seperti soal dana desa.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

30 hari lalu

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.

Baca Selengkapnya

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

33 hari lalu

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

8 fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1000 hari pertama kehidupan dibawa ke Paripurna

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

39 hari lalu

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat

Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

39 hari lalu

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna

Baca Selengkapnya

PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

53 hari lalu

PKS-PKB-PDIP Suarakan Hak Angket di Sidang Paripurna DPR, Bagaimana dengan PPP?

Anggota Fraksi PKS, PKB, dan PDIP kompak mendorong penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sementara Anggota Fraksi PPP bilang begini.

Baca Selengkapnya