TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membahas masalah embargo senjata Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia dengan Presiden AS George Walker Bush, di saat pertemuan kerjasama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Busan, Korea Selatan beberapa waktu mendatang. Hal ini dikemukakan juru bicara presiden bidang hubungan internasional, Dino Pati Jalal kepada wartawan di kantor presiden, Selasa (8/11). "Saya kira (masalah embargo senjata) ini pasti akan dibahas antara kedua pemimpin," ujar Dino.Ia meminta jangan dulu dianggap bahwa Pemerintah AS tidak akan mencabut embargo senjatanya terhadap Indonesia seperti diberitakan baru-baru ini. Karena pembahasan masalah embargo senjata ini masih berproses di Kongres AS. "Dan dari bahasa yang ada itu, saya kira cukup optimistis bahwa ke depan, bisa terjadi pemulihan normal hubungan Mil-Mil (Military to Military antara AS dan Indonesia)," kata Dino. Namun, lanjut dia, hal ini masih tergantung dalam pembahasan di Kongres AS tersebut. "Mungkin dalam dua minggu ini kita bisa melihat kepastiannya,". Selain itu, pemerintah juga optimistis bahwa hubungan militer antara kedua negara dapat normal kembali karena ada kemungkinan Pemerintah AS menerapkan "Waiver" atau meniadakan keputusan yang diambil Kongres."Waiver itu misalnya Kongres bilang A, tapi kalau pemerintah (AS) memandang penting demi kepentingan nasional, maka mereka mengatakan bisa tetap berlaku," ujar Dino. Pertanyaannya sekarang, kata dia, apakah Pemerintah AS akan bersedia melakukan "Waiver" tersebut.Ditanya apakah sudah ada indikasi Pemerintah AS akan melakukan langkah "Waiver" itu, menurut Dino, kemunginan itu ada. "Tapi apakah itu akan dilakukan, silahkan tanya ke pihak AS,” katanya. Dimas Adityo
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI untuk menggunakan senjata serbu jenis SS2 - V4 yang diproduksi oleh PT Perindustrian Angkatan Darat (PINDAD) pada tahun 2008. Hal itu ia sampaikan ketika meninjau pameran Indo Defence di Kemayoran, Rabu (22/11).
TNI Angkatan Laut berancana membeli peluru kendali jenis Harpon buatan Amerika Serikat. Ini bisa dilakukan setelah Amerika membuka embargo militer atas Indonesia.