Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) membawa poster tuntutan saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 24 Juni 2015. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan hak dan kebebasan menentukan nasib masyarakat Papua tanpa adanya intervensi dari militer serta menuntastan kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Semarang - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kesatuan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia siap menghadapi sikap kritis publik. Presiden juga meminta TNI dan Polri bersatu dan saling menghargai perbedaan.
“Suara kritis didengarkan untuk perbaikan jangan melanggengkan hegemoni kekuasaan lama,” kata Jokowi saat menyampaikan pesan sebagai inspektur upacara pada sumpah perwira remaja TNI Polri, di kompleks Akademi Kepolisian Semarang, Kamis, 30 juli 2015.
Jokowi mengatakan perkembangan dan dinamika masyarakat cepat serta peran media yang kritis harus dihadapi dengan penyesuaian diri para calon pemimpin pasukan aparatur keamanan itu. “Sikap itu harus dipahami dalam lingkup nasional, regional, dan global. Tanggap mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat."
Menurut Jokowi saat ini yang dihadapi oleh TNI Polri adalah keragaman dan perbedaan. Kondisi itu diharapkan bukan menjadi sumber konflik tapi justru menjadikan keragaman sebagai perekat bangsa.
Ia menegaskankan TNI dan Polri harus mampu mencontohkan sebagai perekat bangsa yang sinergis. “Jangan justru mempertahankan konflik dan ego sektoral," ucap Jokowi.
Jokowi berharap agar TNI dan Polri membangun hubungan komunikasi dan kekeluargaan. Pesan yang disampaikan itu sebagai amanat karena ia percaya para perwira yang disumpah itu putra-putri terbaik yang sebelumnya digembleng di lembaga pendidikan masing-masing angkatan.
