TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Kaukus Daerah Konflik dan Pasca Konflik Dewan Perwakilan Daerah (DPD), M. Ichsan Loulembah, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk badan khusus guna menangani konflik kekerasan yang terjadi di Poso dan di seluruh Sulawesi Tengah. "Tidak ada wilayah lain di Indonesia yang memiliki sejarah pembunuhan berseri seperti Poso. Ini harus dianggap sebagai masalah luar biasa, extra ordinary. Ada teror yang sistematis,"katanya.Menurut Ichsan, yang terpenting dalam penanganan Poso adalah penegakan keamanan dan hukum. Tapi, Poso membutuhkan dukungan politis yang lebih kuat dari sebelumnya.Pembentukan badan khusus semacam Badan Rekonstruksi Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias, menurut Ichsan, adalah alternatif solusi. "Sudah tiga Pansus Poso di DPR, juga sudah berganti 4 presiden. Apalagi? Ini sudah luar biasa sehingga penanganannya tidak bisa lagi diserahkan ke menteri atau pemerintah daerah atau kapolda,"ujar pria anggota DPD asal Sulteng. Nantinya, badan khusus tak hanya melingkupi Poso melainkan wilayah konflik lain, terutama di seputar Poso seperti Maluku Utara. Badan khusus ini juga harus menyelesaikan persoalan pasca konflik seperti pengungsi dan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum yang terbengkalai. "Pengungsi itu persoalan besar, belum lagi soal mental break down, satu generasi yang hilang akibat konflik,"kata Ichsan.Tragedi Poso, adalah tragedi kemanusiaan yang terlalu berat sehingga amat wajar bila hal itu mengundang reaksi dunia internasional. Masyarakat Poso, menurut Ichsan, sudah terlalu lama berada dalam ketakutan dan ketidak pastian. "Peristiwanya, kan, berurutan. Mulai dari pengeboman sampai terakhir pembunuhan terhadap siswi SMA. Ini sangat mengaduk emosi dan jika tidak ditangani serius, Indonesia akan dianggap tidak mampu menjaga martabat kemanusiaan,"ujarnya.Thoso Priharnowo