TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Agus Supriatna, mengatakan status Pangkalan Udara di Tarakan, Kalimantan Utara, akan dinaikan dari tipe C menjadi tipe B. Penyebabnya, banyak pesawat asing yang melintas dan mengabaikan peringatan TNI.
"Armada udara kita di sana sedikit, makanya kami akan meningkatkan statusnya menjadi tipe B," kata Agus di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 7 Juli 2015.
Agus mengatakan dengan naiknya status itu, maka sebagian armada tempur udara milik TNI AU bisa ditempatkan di Tarakan. "Dan meminimalisir pelanggaran udara oleh pesawat asing lagi," ujarnya. "Jadi sebagian pesawat misalnya (Northrop) F5 itu bisa ditempatkan di sana."
Menurut dia, Tarakan merupakan wilayah strategis yang rawan disusupi pesawat asing. Jika pangkalan udara wilayah itu sudah diubah menjadi status tipe B, maka matranya akan lebih mudah mengawasi susupan pesawat asing tersebut.
Selain Tarakan, Agus mengatakan masih ada beberapa pangkalan udara lainnya yang statusnya akan dinaikan menjadi tipe B. Di antaranya adalah Morotai dan Natuna. "Insha Allah sesegera mungkin kedua pangkalan udara itu statusnya akan segera dinaikan juga," ujarnya.
Sepanjang 2015 ini, tercatat sembilan pelanggaran dilakukan oleh pesawat asing di wilayah Indonesia. Pada Juni lalu, helikopter berbendera Malaysia mendarat secara ilegal di Pos Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Lanud Tarakan merupakan bagian dari Komando Udara Angkatan Udara II yang mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Adapun Markas Utama Komando Udara Angkatan Udara II berada di Lanud Hasanuddin, Makassar, yang bertipe A. Lanud itu menjadi markas pasukan tempur Skuadron Udara 11.
REZA ADITYA
Berita terkait
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia
5 September 2023
Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaRefleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara
28 Desember 2022
Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaBNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara
5 Agustus 2022
Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan
12 September 2021
Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).
Baca SelengkapnyaBPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini
9 Juni 2021
BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar
Baca SelengkapnyaPetani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis
6 Mei 2021
Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.
Baca SelengkapnyaCegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara
21 April 2020
Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan
11 Maret 2020
Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaRI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan
16 November 2019
Direktur Topografi TNI AD Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan, persoalan perbatasan negara harus cepat diselesaikan.
Baca SelengkapnyaPilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik
16 November 2019
Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.
Baca Selengkapnya