TEMPO Interaktif, Mataram:Akhirnya Panitia Anggaran DPRD Nusa Tenggara Barat akan membawa masalah APBD kembar ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Senin (17/10). Selain itu, juga melapor ke Menteri Dalam Negeri. Langkah mereka adalah syarat kompromi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan penyimpangan menggunakan APBD berbeda dengan yang disahkan oleh DPRD Nusa Tenggara Barat dan telah disahkan Menteri Dalam Negeri. "Kami ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperbaiki penyimpangan,"ujar Anggota Panitia Anggaran DPRD Nusa Tenggara Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suryadi Jaya Purnama.Kembaran APBD Nusa Tenggara Barat tersebut telah diperbaiki setelah Gubernur Nusa Tenggara Barat mengajukan revisi APBD Nusa Tenggara Barat 2005. "APBD yang sudah diperbaiki menjadi sampul hijau. Tapi dengan syarat lapor ke Mendagri dan Badan Pemeriksa Keuangan,"katanya. Maka nilainya pun bertambah dari semula nilainya keseluruhan Rp 514,1 miliar setelah adanya perbaikan bertambah Rp 76 miliar. Supriyantho Khafid
Berita terkait
Suap demi Predikat WTP dari BPK
21 jam lalu
Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.
Baca SelengkapnyaKolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo
2 hari lalu
Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK
2 hari lalu
Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS
2 hari lalu
Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.
Baca SelengkapnyaAuditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
8 hari lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
8 hari lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
8 hari lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
17 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
52 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
55 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
