TEMPO.CO, Surabaya - Koalisi Majapahit yang melibatkan enam partai politik di Kota Surabaya terancam pecah. Alasannya, sebagian besar partai tidak sepenuhnya mendukung koalisi yang beranggotakan Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PAN itu. Bahkan ada beberapa partai yang belum mendapatkan restu dari dewan pimpinan daerah.

Politikus Partai Demokrat, Ratih Retnowati, mengatakan partainya belum mendapatkan restu secara penuh dari DPD dan DPP untuk bergabung dan mendukung Koalisi Majapahit. Dengan demikian, kehadiran Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Kota Surabaya ke forum deklarasi itu hanya silaturahmi. “Itu biasa, hanya silaturahmi,” kata Ratih kepada wartawan di kantor DPRD Kota Surabaya, Rabu, 1 Juli 2015.

Menurut Ratih, politik itu sangat dinamis, sehingga sewaktu-waktu bisa berubah, bergantung pada situasi dan kondisi. Dengan demikian, keputusan untuk mendukung koalisi itu sangat bergantung pada keputusan pusat. “Karena kami hanya sebagai kader partai, jadi harus patuh, termasuk apabila harus keluar dari partai koalisi,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga mengakui bahwa elektabilitas dan popularitas sosok inkumben yang akan kembali diusung PDIP sangat kuat. Dengan demikian, partai Koalisi Majapahit akan semakin kesulitan untuk mengusung sosok yang popularitasnya menyaingi pasangan calon inkumben, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

Politikus PKS Kota Surabaya, Ahmad Suryanto, menganggap Koalisi Majapahit itu hanyalah dinamika politik. Namun, untuk memunculkan satu pasangan calon, masih akan melalui berbagai pertimbangan. “Sebab, bagaimanapun juga, pasangan calon inkumben itu sangat kuat,” tuturnya.

MOHAMMAD SYARRAFAH