TEMPO.CO, Jakarta - Calon Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, menjalani uji kepatutan dan kelayakan hari ini di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, tes itu dilaksanakan tertutup bagi publik karena berhubungan dengan intelijen negara. "Untuk misi dan program kerja, saya ingin dipaparkan secara tertutup. Ini tidak untuk konsumsi publik," kata Sutiyoso sesaat sebelum fit and proper test dilaksanakan, Selasa, 30 Juni 2015.
Komisi Pertahanan menyetujui usul mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Menurut Ketua Komisi Mahfudz Siddiq, pemaparan visi dapat dilaksanakan secara terbuka, tapi untuk misi dan program kerja tertutup untuk publik.
Mahfudz mengatakan komisi telah menerima banyak masukan tentang calon Kepala BIN dari masyarakat dan organisasi swadaya lain dalam dua pekan terakhir. Masukan-masukan ini menjadi pertimbangan DPR dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
Namun, kata Mahfudz, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, DPR hanya bisa memberikan pertimbangan atas calon kepala BIN yang diajukan presiden. Bukan persetujuan atau tidak persetujuan. "Ini merupakan pertama kalinya calon kepala BIN melalui proses pertimbangan di DPR semenjak Undang-Undang Intelijen disahkan," kata dia.
Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kepala BIN pada 8 Juni lalu. Sehari kemudian, surat penunjukan langsung dikirimkan ke DPR. Dalam usia 70 tahun, Sutiyoso menjadi calon kepala BIN paling sepuh dalam sejarah Indonesia.
Jika proses uji kelayakan di Komisi Intelijen DPR hari ini mulus, lulusan Akademi Militer Angkatan Darat tahun 1968 ini menggantikan Letnan Jenderal Purnawirawan Marciano Norman, yang merupakan lulusan Akabri 1978.
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
11 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
16 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
18 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya