INFO BISNIS - Dua belas tahun lebih enam bulan lalu, penulis memulai suatu usaha yang kemudian diberi nama Proven Force Indonesia (PFI). Dari organisasi yang hanya memiliki penulis sendiri sebagai karyawan pada tahun 2003 itu, perusahaan ini telah berkembang menjadi perusahaan cukup andal dengan manajemen profesional yang mampu melayani ratusan perusahaan multinasional maupun lokal dalam bidang konsultan, pelatihan, maupun pengelolaan sumber daya manusia. Dalam perjalanannya, praktis PFI berkembang secara organik tanpa banyak bantuan pendanaan dari perbankan maupun institusi keuangan lain.

Di sisi lain bumi, Mark Zuckerberg mendirikan Facebook pada tahun 2004, berawal dari sebuah usaha kecil yang juga berbasis knowledge management. Bersama rekan-rekannya, dia berhasil meyakinkan para pemodal untuk menanamkan dana agar Facebook dapat berkembang menjadi perusahaan penyedia social media yang tangguh. Dengan suntikan dana besar, perusahaannya dapat membiayai pengembangan bisnis, termasuk pembelian teknologi dan peningkatan organisasi, agar mampu leap frog (lompat) dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Modal dasar terbesarnya memang bukan dimulai dengan uang, melainkan kemampuan Mark sebagai computer programmer, Internet entrepreneur, dan ahli strategi yang membuat Facebook dapat menghasilkan keuntungan US$ 2,9 miliar tahun lalu.

Dua kisah di atas merupakan gambaran mengenai dua perusahaan yang dimulai pada waktu yang tidak terlalu berjauhan dengan modal yang pas-pasan, tapi memberikan hasil yang sangat berbeda seiring dengan perjalanan waktu. Tentunya lingkungan (environment) turut memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan berkembangnya suatu perusahaan. Penulis sempat melihat sewaktu mengikuti suatu konferensi investasi di Harvard Business School pada tahun 2013, bagaimana lingkungan investasi yang maju dengan berbagai instrumen pendanaan kreatif mampu mendorong inovasi para pemilik ide sehingga dapat mewujudkan mimpinya dalam memulai usaha kecil hingga menjadikannya besar dalam waktu relatif singkat. Lingkungan inilah yang memungkinkan banyak perusahaan start-up berhasil di Amerika Serikat.

Lain halnya dengan sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Modal usaha dalam bentuk uang menjadi masalah krusial yang kerap mengganjal pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. Ketika UMKM hendak menghapus persoalan modal dengan mendatangi perbankan, muncul masalah lain, yakni agunan—yang merupakan syarat utama mendapatkan kredit.

Sejatinya, jaminan (collateral) bukan satu-satunya sifat usaha yang layak mendapatkan kredit. UMKM, seperti juga bisnis lain, layak mendapat kredit asalkan memiliki karakter (character), kapasitas yang memadai (capacity), model (capital), dan kondisi ekonomi yang mendukung (condition of economy). Sayang, UMKM kebanyakan hanya punya dua (character dan conditions) dari lima syarat tersebut.

Maka tak heran jika UMKM lebih memilih meminjam dana kepada pihak lain (seperti anggota keluarga bahkan rentenir) ketimbang perbankan. Survei PT Mars Indonesia, yang mewawancarai 1.333 UMKM di enam kota (Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan), mengindikasikan hal tersebut. Hanya 30 persen yang menggunakan jasa perbankan, sisanya belum.

Alasan yang dikemukakan UMKM beragam. Sebanyak 26,7 persen responden menjawab bunga bank terlalu tinggi. Sedangkan 23,4 persen menilai proses kredit yang berbelit-belit. Sisanya mengatakan keharusan mempunyai agunan (17,8 persen), kerumitan persyaratan (10,9 persen), dan masih bisa mendanai sendiri (10,9 persen) merupakan penyebab UMKM enggan mengakses dana dari lembaga keuangan.

Kalaupun UMKM melirik perbankan, hasil survei mengungkapkan ada tiga pertimbangan utama dalam memilih sebuah bank, yakni suku bunga (71 persen), proses pencairan dana (38,8 persen), dan persyaratan mudah (29,6 persen).

Jika ditilik dari besaran kredit yang digunakan UMKM, survei PT Mars yang dilakukan pada 2014 itu menyebutkan bahwa sekitar 68 persen UMKM hanya meminjam Rp 10-50 juta.

Begitulah. Pelaku UMKM mesti berpikir dua kali jika hendak berurusan dengan perbankan. Logikanya sederhana, agak aneh jika meminjam duit Rp 50 juta tapi harus memberikan sertifikat rumah seharga lebih dari Rp 150 juta ke bank. Ada rasa cemas untuk mengagunkan rumahnya.

Suku bunga kredit juga terlalu tinggi. Untuk sektor mikro, bank-bank domestik mematok 11-20 persen. Kredit Usaha Rakyat, yang merupakan program pemerintah, bunganya 22 persen, jauh di atas suku bunga kredit bank negara-negara tetangga yang hanya 4-6 persen. UMKM bankable saat melihat suku bunga tinggi biasanya langsung balik badan.

Namun, bagi UMKM, suku bunga bukan satu-satunya masalah. Toh, mereka pernah meminjam ke “bank keliling” dengan bunga 40 persen dan mampu membayar cicilan tiap bulan. Yang juga menjadi hambatan sebenarnya proses kredit yang panjang dan berbelit-belit. Maklum, waktu mereka sangat berharga. Jika tak dagang sehari, keluarga bisa kelaparan.

Bank keliling alias rentenir bisa menjamur karena proses yang mudah, tak sampai 10 menit. Pendekatan kultural digunakan untuk menggaet nasabah. Demi mencegah kredit macet, rentenir menggunakan kearifan lokal untuk menagih pembayaran. Tak heran jika non-performing loan bank keliling hampir 0 persen.

Pemerintah harus bisa memangkas birokrasi perbankan supaya para UMKM selangkah lebih maju. Penurunan suku bunga KUR menjadi 12 persen per tahun mulai akhir Juni 2015 merupakan langkah awal yang mesti dibarengi dengan meringankan persyaratan kredit.

Setelah mendapat kredit, UMKM membutuhkan pendampingan. Model-model pendampingan seperti ini sangat banyak. Misalnya, melakukan kemitraan dengan peretail-peretail kakap di Tanah Air. Dengan begitu, daya saing UMKM dapat meningkat demi menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan akhir tahun ini. Untuk selengkapnya klik di http://www.ipmi.ac.id/index/en. (*)