Jokowi (tengah), didampingi menteri PU dan Perumahan Rakyat, Mochamad Basuki Hadimuljono (kanan), saat peresmian pengoperasian jalan tol Gempol-Pandaan, di Pandaan, Jawa Timur, 12 Juni 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Isu perombakan kabinet bakal mempertaruhkan komposisi jumlah menteri dari kalangan profesional dan partai koalisi. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengaku yakin Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan memangkas alokasi menteri dari kalangan partai koalisi. “Saya yakin Jokowi berani,” ujarnya di Jakarta, Minggu, 21 Juni 2015.
Hendri menjelaskan penambahan alokasi kursi bagi kalangan profesional merupakan harapan yang disuarakan sejumlah kalangan. Itu terlihat dari survei yang digelar terhadap kalangan pekerja kelas menengah pada 26 Mei-3 Juni 2015. “Sebanyak 80 persen meminta Jokowi menambah alokasi kursi untuk kalangan profesional,” katanya.
Menurut Hendri, desakan itu muncul lantaran menteri dari kalangan parpol belum sepenuhnya bekerja secara maksimal. Sosok yang paling banyak mendapat sorotan adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.
Sebanyak 59 persen responden menilai Puan layak diganti lantaran belum memperlihatkan kinerja memuaskan. Sedangkan Tedjo dianggap kerap melontarkan pernyataan kontroversi seperti saat menyebut pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai "rakyat yang tidak jelas". “Hanya sedikit kader parpol yang dianggap layak dipertahankan,” kata Hendri.
Mayoritas respoden menilai menteri dari kalangan profesional memiliki keuntungan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi. Sebab, loyalitas mereka jauh lebih terukur dibanding menteri berlatar belakang partai politik. “Saya yakin Jokowi akan mengambil menteri yang loyal dengan rakyat dan dirinya, tak peduli apa pun latar belakang mereka,” ujarnya.
Jokowi perlu mempertimbangkan harapan itu untuk menjamin keberlangsungan pemerintahannya. Sebab, dukungan masyarakat sangat ditentukan oleh keberpihakan program Jokowi terhadap rakyat. “Sekarang hanya sedikit menteri dari partai koalisi yang loyal dengan Jokowi. Mereka hanya loyal ke tuannya, yaitu parpol, dan mungkin bisnisnya."
