Ini Alasan Hasil Evaluasi Menteri Tak Dipublikasi  

Reporter

Jumat, 19 Juni 2015 14:15 WIB

Menteri Sekretariat Negara, Pratikno di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan hasil evaluasi laporan‎ kinerja enam bulan para menteri Kabinet Kerja tidak akan dipublikasi. Laporan itu hanya akan dijadikan sebagai pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam memacu kinerja para menteri.

"Kan, tak semua ujian hasilnya harus dipublikasi. Yang paling utama adalah mengetahui capaian yang diraih dan mempercepat kinerja selanjutnya," ucap Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2015.

Menurut Pratikno, tujuan utama evaluasi ini bukan sekadar mengetahui kinerja baik dan buruk para menteri. Dengan mengetahui capaian setiap kementerian, Presiden bisa memutuskan kementerian mana yang harus mendapatkan pengawasan lebih dan sebaliknya. Selain itu, capaian tersebut menjadi pertimbangan dalam melakukan sinergi antarlembaga. ‎

Ditanya apakah laporan itu akan menjadi pertimbangan dalam me‎rombak kabinet, Pratikno mengaku tak tahu. "Ada yang bilang, penilaiannya merah, kuning, hijau, itu saya juga belum mendapat laporannya dari Presiden," tuturnya.

Yang jelas, menurut Pratikno, Presiden sudah menerima seluruh laporan itu kemarin. Ditanya kapan laporan akan rampung dievaluasi, Pratikno hanya menjawab normatif. "Kan, setiap hari juga di-review. Itu tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan."

Adapun Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan semua kementerian telah mengumpulkan laporan ke Presiden Joko Widodo. Laporan itu menyangkut kinerja enam bulan dan program enam bulan mendatang. "Sudah diterima langsung oleh Presiden sekitar pukul 16.45," ujar Andi, Kamis, 18 Juni 2015.

Presiden meminta para menteri membuat laporan lengkap pada Senin, 15 Juni lalu. Permintaan itu disampaikan saat membuka rapat kabinet di Istana.

FAIZ NASHRILLAH‎

Berita terkait

HUT Kemerdekaan RI: Jokowi Minta Pengibaran Bendera Merah Putih Sebulan Penuh, Ini Berbagai Aturan Soal Bendera

4 Agustus 2023

HUT Kemerdekaan RI: Jokowi Minta Pengibaran Bendera Merah Putih Sebulan Penuh, Ini Berbagai Aturan Soal Bendera

Guna memperingati HUT Kemerdekaan ke-78 RI, Presiden Jokowi meminta pengibaran bendera merah putih dilakukan sebulan penuh. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Istana Ungkap Kondisi Mensesneg Pratikno Membaik dan Bisa Terima Tamu

16 Maret 2023

Istana Ungkap Kondisi Mensesneg Pratikno Membaik dan Bisa Terima Tamu

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan kondisi Menteri Sekretariat Negara Pratikno sudah mulai membaik. Pratikno sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sejak Senin kemarin karena sakit sendi

Baca Selengkapnya

Mensesneg Pratikno Dirawat di RSPAD

13 Maret 2023

Mensesneg Pratikno Dirawat di RSPAD

Pratikno saat ini tetap bisa bekerja. Bey juga terus melaporkan kepada Pratikno sejumlah kegiatan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kasus Covid-19 Turun, BNPB Hentikan Operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran 31 Desember 2022

23 Desember 2022

Kasus Covid-19 Turun, BNPB Hentikan Operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran 31 Desember 2022

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto mengumumkan penghentian operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran atau RS Covid-19.

Baca Selengkapnya

Kasus Covid-19 Meningkat, Menteri hingga Panglima Dilarang ke Luar Negeri

22 Juli 2022

Kasus Covid-19 Meningkat, Menteri hingga Panglima Dilarang ke Luar Negeri

Larangan ini dikeluarkan imbas dari mulai meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia akibat varian baru.

Baca Selengkapnya

Sah, Jokowi Lantik 9 Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026

22 Februari 2021

Sah, Jokowi Lantik 9 Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026

Presiden Jokowi melantik sembilan anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 22 Februari 2021.

Baca Selengkapnya

Polemik Formula E, Pemprov DKI Akui Surat Rekomendasi Salah Ketik

14 Februari 2020

Polemik Formula E, Pemprov DKI Akui Surat Rekomendasi Salah Ketik

Pemprov DKI Jakarta mengakui ada salah ketik di surat rekomendasi Formula E yang dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya

Soal Formula E, Mensesneg Diminta Cabut Izin Penggunaan Monas

14 Februari 2020

Soal Formula E, Mensesneg Diminta Cabut Izin Penggunaan Monas

Pemprov DKI Jakarta diminta membangun sirkuit Formula E di wilayah selain Monas.

Baca Selengkapnya

Revitalisasi Monas, Ini Saran Ombudsman Jakarta

1 Februari 2020

Revitalisasi Monas, Ini Saran Ombudsman Jakarta

Ombudsman Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI dan Mensetneg tak saling menyalahkan soal revitalisasi Monas.

Baca Selengkapnya

Pengamat: DKI Harusnya Konsultasi Dulu Soal Revitalisasi Monas

28 Januari 2020

Pengamat: DKI Harusnya Konsultasi Dulu Soal Revitalisasi Monas

Yayat Supriyatna menyayangkan Pemprov DKI yang tak memberitahu Istana soal revitalisasi Monas.

Baca Selengkapnya