TEMPO.CO, Makassar - Sejumlah kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan menilai rencana pembangunan kantor wilayah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di sejumlah ibu kota provinsi terlalu berlebihan. Mereka meminta DPD berfokus pada pengembangan infrastruktur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Taiyeb A. Mappasere mengatakan seharusnya anggota DPD memfokuskan perhatian pada pengembangan infrastruktur jalan dan pemberdayaan masyarakat.

"Anggaran Rp 21 miliar ini cukup besar. Lebih baik anggaran diperuntukkan bagi yang lain saja, seperti membangun jalan atau yang lain," kata Taiyebusai usai menghadiri rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa, 16 Juni 2015.

Hal senada diungkapkan Bupati Tana Toraja Theofilius Allorerung. Ia mengatakan sebaiknya DPD menggunakan kantor yang disewa dibandingkan dengan membangun kantor mewah dengan anggaran besar. "Ini kan bisa disewa, dibanding bangun kantor yang besar," kata Theoffilus.

Ia menilai sejauh ini, ketika para anggota DPD datang ke daerah, biasanya mereka hanya menampung aspirasi, kemudian tinggal menunggu aplikasinya. "Kami harap anggaran pembangunan gedung DPD diberikan saja untuk mengembangkan daerah," tutur Theofillus.

IIN NURFAHRAENI DEWI PUTRI