TEMPO.CO, Jakarta - Walau Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI, reaksi tak setuju masih bermunculan.

Tubagus Hasanuddin, politikus Partai Demokrasi Indonesia yang bertugas di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, mengungkapkan bahwa penentuan panglima harus didasari Undang-Undang TNI. Menurut dia, Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu menyebutkan jabatan panglima dapat diisi secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.

Jika mengacu pada aturan itu, kata Hasanuddin, semestinya Kepala Staf Angkatan Udara Agus Supriatna yang menjadi panglima karena sebelumnya Moeldoko, yang berasal dari Angkatan Darat, menggantikan Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut. Sistem bergiliran ini diyakini memunculkan keadilan--berbeda dengan era Orde Baru, yang panglimanya selalu dijabat perwira Angkatan Darat. “Menurut arahan Ibu Ketua Umum (PDIP Megawati Soekarnoputri), keputusan bergiliran seperti yang diterapkan oleh Gus Dur, beliau, lalu Pak Yudhoyono sudah benar,” ujar Hasanuddin.

Itu sebabnya partainya akan melontarkan kritik dalam pembahasan persetujuan calon Panglima TNI di DPR. Dia menegaskan partainya tak akan mempersoalkan Gatot sebagai pribadi. “Tentu Presiden Jokowi sudah menghitung aspek politik dan risiko keputusannya.”

Partai Golkar ikut menyorot Presiden Jokowi. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR dari partai runner-up Pemilu 2014 itu, Tantowi Yahya, meminta Jokowi menjelaskan kepada publik ihwal alasannya tak menggunakan sistem rotasi.

Sinyal kuat bahwa Agus Supriatna bakal terpelanting dalam persaingan memperebutkan tongkat komando TNI sebenarnya muncul langsung dari Presiden Jokowi pada Senin pekan lalu. “Pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif saya,” katanya ketika ditanya apakah Agus yang bakal dipilih. Dia memastikan seleksi sedang berlangsung dan hasilnya segera diumumkan.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada pekan sebelumnya mengatakan Agus belum tentu menjadi Panglima TNI. Menurut Andi, sistem rotasi panglima dari tiap angkatan yang diterapkan sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid tak wajib dilakukan Presiden Jokowi. Andi mengacu pada kata “dapat” dalam Undang-Undang TNI. "Tidak ada keharusan,” ujar putra sulung mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal Purnawirawan Theo Syafei ini.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yang menjabat Kepala Staf Angkatan Darat di era Presiden Megawati Soekarnoputri, segendang sepenarian. "Itu semua bergantung pada Presiden," katanya.

JOBPIE SUGIHARTO | TIKA PRIMANADARI