Jalur Independen Tak Laku dalam Pilkada Surabaya

Reporter

Senin, 15 Juni 2015 21:21 WIB

ANTARA/Rahmad

TEMPO.CO, Surabaya - Pendaftaran bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya lewat jalur perorangan atau independen ditutup tanpa satu pun pendaftar, Senin, 15 Juni 2015. Pendaftaran yang telah dibuka sejak 11 Juni 2015 ditutup pada Senin sore ini pukul 16.00.

"Hingga batas akhir pendaftaran, tidak ada yang menyerahkan dukungannya, berarti tidak ada yang menggunakan jalur perorangan," kata Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin, Senin, 15 Juni 2015.

Robiyan menjelaskan, KPU membuka pendaftaran jalur perorangan itu sesuai dengan keputusan KPU Kota Surabaya tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan. "Sore ini pula, kami tutup pendaftaran perorangan itu," ucapnya.

Robiyan berujar, KPU sempat optimistis akan ada calon perorangan yang bakal mendaftar untuk meramaikan pilkada Surabaya 2015. Alasannya, pada pilkada Surabaya 2010, ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri. "Tapi ternyata tahun ini tidak ada peminatnya," tuturnya.

Namun Robiyan juga menyadari bahwa persyaratan jalur perorangan tidak mudah. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, bakal calon yang ingin maju melalui jalur perorangan harus mengumpulkan syarat dukungan berupa tanda tangan dan salinan kartu tanda penduduk yang sebagian disertai meterai. Syarat dukungan itu harus tersebar minimal di 50 persen jumlah kecamatan.

Sementara itu, di Kota Surabaya ada 31 kecamatan. Artinya, syarat dukungannya adalah 6,5 persen dari 2,8 juta penduduk atau sekitar 180 ribu orang dari 16 kecamatan.

Pilkada Surabaya sendiri akan digelar pada Desember 2015. Wali Kota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini, dan wakilnya, Wisnu Sakti, dipastikan akan kembali dicalonkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di jalur partai politik. Adapun partai lain masih menjajaki koalisi, sementara sebagian lain menjaring bakal calon.

MOHAMMAD SYARRAFAH

Berita terkait

Posko Pengaduan THR Buruh Dibuka YLBHI Surabaya dan Serikat Buruh

19 Maret 2024

Posko Pengaduan THR Buruh Dibuka YLBHI Surabaya dan Serikat Buruh

Pada Permenaker 6/2016, diatur bahwa THR wajib dibayarkan oleh perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

24 September 2020

Pilkada Kalsel : Denny Indrayana Nomor 2, Sahbirin Nomor 1

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan mengundi nomor pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

24 Februari 2020

Vicky Prasetyo Daftar Jadi Calon Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo

Mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati lewat jalur independen, Vicky Prasetyo berjanji menyebarkan cinta untuk masyarakat Pohuwato, Gorontalo.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

4 September 2018

KPU DKI Tunda Putusan Bawaslu, Muhammad Taufik Akan Kembali Gugat

Ketua KPU DKI Betty Idroos mengatakan, penundaan kasus Muhammad Taufik itu didasarkan pada surat edaran KPU pusat.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

4 September 2018

Bawaslu Loloskan Taufik Gerindra, KPU DKI Tunggu Putusan MA

Taufik Gerindra, mantan napi korupsi, diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu, KPU DKI masih nunggu putusan MA.

Baca Selengkapnya

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

30 Mei 2018

KPU Kabupaten Tangerang Targetkan 80 Persen Suara Pemilih

KPU menggandeng lembaga swadaya masyarakat guna meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Baca Selengkapnya

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

17 Maret 2018

KPU Jawa Barat Tak Bisa Mengakses Pesantren Al Zaytun Indramayu

Petugas KPU Jawa Barat yang bertugas mencocokkan dan meneliti identitas pemilih Pilgub Jawa Barat dilarang masuk ke Pesantren Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

7 Maret 2018

KPU Sumut Akan Mendampingi JR Saragih Melegalisasi Ijazah SMA

KPU Sumut telah mengirimkan surat kepada JR Saragih. Surat itu berisi permintaan agar JR Saragih melegalisasi ijazah SMA-nya. KPU Siap mendampingi.

Baca Selengkapnya

Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

25 Februari 2018

Tersangka Suap, Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut Ditangkap

Tersangka suap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPUD Garut sedang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

Baca Selengkapnya