Bupati Temanggung Dituntut Lima Tahun Penjara

Reporter

Editor

Senin, 3 Oktober 2005 19:18 WIB

TEMPO Interaktif, Temanggung: Jaksa menuntut Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Totok Ary Prabowo dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Dalam sidang di pengadilan setempat, Senin (3/9), jaksa menilai Totok telah melakukan korupsi dana pemilu 2004 sebesar Rp 2,3 miliar. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Djoemali, Totok tidak didampingi oleh satupun kuasa hukumnya. Djumali menolak permintaan Totok untuk didampingi kuasa hukum.Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan hal-hal yang meringankan terdakwa yakni sopan, belum pernah dihukum, serta masih mempunyai tanggung jawab keluarga. Sedang hal yang memberatkan antara lain Totok dinilai tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mempersulit pemeriksaan, banyak menyangkal terhadap keterangan sejumlah saksi, dan tidak pernah menyesali perbuatannya.Seusai persidangan, Totok menyatakan, jaksa terlalu memaksakan dakwaannya. "Banyak dakwaan jaksa yang tidak terbukti di persidangan. Bagi saya, ini adalah tragedi karena ada upaya sistematis untuk menjatuhkan bupati," kata dia.Kuasa hukum Totok, Jawadi Hafedz, menyatakan bahwa kuasa hukum sedang mengikuti persidangan lain sehingga tidak bisa mendampingi Totok. "Saya sendiri sudah minta izin kepada Pak Totok karena tidak bisa hadir," kata Jawadi.Namun, kata Jawadi, tim kuasa hukum akan mengajukan pembelaan pada pekan depan. Dikatakannya, banyak dakwaan jaksa yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan. "Tuntutan jaksa sangat dipaksakan," katanya.Totok didakwa melakukan korupsi dana pemilu 2004 sebesar Rp 2,3 miliar. Ia awalnya hendak membongkar korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Temanggung Muhamad Irfan dan Kepala Polres Temanggung Ajun Komisaris Besar Widiyatno. Namun, para pegawai negeri sipil di wilayahnya justru mogok yang disusul dengan mosi tidak percaya DPRD setempat terhadap Totok. Syaiful Amin

Berita terkait

KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS

18 Februari 2024

KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS

KPU DKI telah menelusuri konten video viral yang menyebut Prabowo-Gibran raih 713 suara di Sirekap padahal KPPS belum menginput ke sistem.

Baca Selengkapnya

Polda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat

24 Januari 2017

Polda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat

Polda Sulawesi Barat mengendus dugaan korupsi tender antara KPU dan pemenang lelang pengadaan logistik Pilkada.

Baca Selengkapnya

Sekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

23 Juni 2016

Sekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan dua tersangka kasus korupsi pengadaan alat peraga kampanye Pilkada Kabupaten Karawang pada Desember 2015.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan  

26 April 2016

Dugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan  

Polisi menilai ada kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

Polres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada

19 April 2016

Polres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada

KPU Kabupaten Mojokerto diminta bersikap kooperatif demi efektivitas proses penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Kasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir

14 Maret 2016

Kasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir

Menurut penyidik di Kejaksaan Negeri Surabaya, ada lima perusahaan rekanan KPU Jawa Timur yang diduga menerima fee karena meminjamkan rekening.

Baca Selengkapnya

Disurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu  

5 Juni 2015

Disurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu  

Polisi meminta Bawaslu pusat untuk segera mencari pengganti mereka sebagai komisioner Bawaslu demi kelancaran penyidikan.

Baca Selengkapnya

Sekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya

13 April 2015

Sekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya

Ahmad Syafei diduga melakukan penyelewengan dana hibah pilkada 2013.

Baca Selengkapnya

Tiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

9 April 2015

Tiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Ketiga terdakwa juga diminta membayar denda Rp 50 juta
subsider 3 bulan penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Panwaslu Pilkada Cilacap, 4 Orang Ditahan

24 Maret 2015

Korupsi Panwaslu Pilkada Cilacap, 4 Orang Ditahan

Mereka dituding melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya