TEMPO.CO, Makassar - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai masih lemah dalam mengawasi berbagai kecurangan yang terjadi dalam pesta demokrasi. Mulai dari pemilihan presiden, legislatif, dan gubernur. Untuk itu, Bawaslu diminta lebih tegas menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serantak 9 Desember mendatang

“Ada sekitar 200 daerah menggelar pemilihan. Di Sulawesi Selatan ada 11 Kabupaten. Bawaslu harus lebih tegas dan tidak boleh lengah meski kami tahu tanggung jawabnya besar sekali,”kata Sekretaris Jenderal DPP Nasdem, Patrice Rio Capella kepada wartawan disela-sela acara seminar nasional yang digelar Fraksi Nasdem MPR RI di Hotel Condotel, Sabtu 6 Juni 2015.

Patrice menambahkan, dalam Undang-Undang Pilkada, politik uang (money politik) sudah jelas dilarang. Tapi kini aturan tersebut terkesan dilonggarkan. Ia berharap, Bawaslu tidak tebang pilih dalam menyikapi hal ini.

“Ini contoh kecil saja. Disinilah peran Bawaslu, masyarakat, dan peserta pemilu harus berpegang teguh. Yang namanya money politik tidak diperbolehkan,”jelasnya.

Pelaksana Tugas Ketua Nasdem Sulawesi Selatan, Lutfy A Mutty mengatakan, Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah rawan terjadi kecurangan. Itu bisa dilihat dalam Pilkada lima tahun lalu. Misalnya saja di Kabupaten Soppeng dan Gowa, semuanya berujung di Mahkamah Konstitusi.

Untuk Kabupaten Soppeng, Lutfy mengungkapkan, pernah terjadi pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum dan dua kantor kecamatan. Pembakaran itu dilakukan karena kecewa dengan hasil perhitungan sementara yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Soppeng.

Sedangkan di Kabupaten Gowa, unjuk rasa pendukung calon Bupati Gowa Andi Maddusila-Jamaluddin Rustam dikantor KPU Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Mereka menolak penetapan Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa saat itu.

“Kami menilai Bawaslu masih lemah.Intervensi kekuasan harus dilawan,”katanya.

Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan Laode Arumahi ketika dihubungi mengapresiasi keinginan dari Partai Nasdem. Bawaslu meminta dukungan dari berbagai pihak dalam menegakkan aturan.

“Starategi pengawasan Pilkada yang kami akan lakukan yakni pencegahan dan penindakan. Penindakan adalah jalan terakhir jika pencegahan tidak diindahkan,”katanya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Firdaus Muhammad kuatir Bawaslu Sulawesi Selatan tidak akan bekerja maksimal di 11 daerah yang menggelar pemilihan tahun ini. Pasalnya badan ini terkendala anggaran.

“Minimnya anggaran cukup mempengaruhi kinerja badan pengawas,”kata dosen komunikasi politik UIN ini.

ARDIANSYAH RAZAK BAKRI