Anggota DPR Bergelar Palsu Disidang Besok  

Reporter

Rabu, 27 Mei 2015 14:30 WIB

Ilustrasi ijazah palsu. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang pemanggilan pertama kasus dugaan pemalsuan gelar doktor anggota Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi Partai Hanura, Frans Agung Mula Putra, besok siang, 28 Mei 2015. Mahkamah akan mendengar penjelasan langsung dari Frans terkait dengan laporan mantan asisten pribadinya itu.

"Laporannya sudah masuk sejak lama, tapi baru kami bahas besok pukul 13.00," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi Tempo, Rabu, 27 Mei 2015. Sufmi beralasan, proses penindakan kasus pelanggaran anggota Dewan sama seperti peradilan umum atau antrean.

Sebelumnya, anggota Komisi Pemerintahan, Frans Agung, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh mantan sekretaris pribadinya atas tuduhan pemecatan sepihak dan penggunaan gelar doktor palsu. Sekretaris Frans, Denty Noviany Sari, mengaku pernah diberi penugasan untuk mencantumkan gelar doktor pada kartu nama Frans.

Mahkamah akan memanggil Frans dan pelapor sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan itulah Mahkamah bisa menentukan sanksi bagi Frans. "Kita tidak bisa bilang itu palsu kalau belum masuk perkara," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Namun Dasco berjanji akan memberikan sanksi kepada Frans jika terbukti melakukan pemalsuan gelar untuk keuntungan tertentu. "Jika memang ada pelanggaran administratif, masuknya sanksi ringan," tuturnya.

Ketua Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar mengaku tak tahu anggotanya di parlemen memalsukan gelar doktoral lewat kartu nama. Setahu Dossy, anggotanya yang bernama Frans Agung Mula Putra memang sedang menjalankan studi S-3.

"Saya tidak tahu soal gelarnya. Tapi saya tahu dia sedang kuliah doktor, pening nyusun disertasi. Selesai atau tidak, saya tak tanya," ucap Dossy di Kompleks Parlemen Senayan.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya