Korupsi Dana Bansos, Dada Rosada Ajukan Peninjauan Kembali

Reporter

Selasa, 26 Mei 2015 19:53 WIB

Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada. ANTARA/Agus Bebeng

TEMPO.CO, Bandung - Mantan Wali kota Bandung Dada Rosada yang juga menjadi terpidana kasus suap menghadiri sidang peninjauan kembali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Selasa, 26 Mei 2015. Pada persidangan perdana itu, Dada yang didampingi kuasa hukumnya mengajukan 5 novum atau bukti baru pada kasusnya.

“Ada lima novum, di antaranya laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2010,” ujar kuasa hukum Dada, Abidin, usai sidang, Selasa, 26 Mei 2015.

Abidin mengatakan, dalam laporan BPK tersebut tercatat ada kerugian negara sebesar Rp 40 miliar dalam penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009-2010 yang harus dipertanggungjawabkan. Namun, menurut dia, pada saat itu Dada Rosada telah memerintahkan Inspektorat agar dana tersebut dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran, yakni mantan Sekertaris Daerah Edi Siswadi dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Herry Nurhayat.

“Dada Rosada tidak memiliki motif menyuap hakim. Jadi, tidak ada itu upaya untuk menyuap hakim. Karena kasus Bansos yang bertanggungjawab adalah pengguna anggaran,” katanya.

Bukti tersebut, menurut dia terbukti pada novum lain berdasarkan surat dari Inspektorat tentang perintah yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Edi Siswadi selaku pengguna anggaran. “Sesuai fakta persidangan juga tidak ada bukti Dada memerintahkan untuk menyuap hakim,” ujar dia.

Selain itu, Abidin mengatakan, pada proses persidangan Majelis Hakim yang pada saat itu dipimpin oleh Nurhakim, kerap mengabaikan fakta-fakta yang keluar di persidangan. Salah satu contohnya, majelis hakim pada saat itu, mengatakan banyak tempat kejadian perkara dimana Dada melakukan rapat soal rencana suap.

“Padahal dari KPK juga hanya beberapa tempat yang dijadikan pertemuan (antara Dada Rosada, Edi Siswadi, Herry Nurhayat, Toto Hutagalung). Tapi hakim menunjukan tempat-tempat lain,” kata dia. Tempat-tempat yang dijadikan pertemuan antara mereka berdasarkan hasil pemeriksaan KPK diantaranya di Hotel Topas dan Rumah Dada Rosada.

Dada Rosada divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta oleh Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung. Ia terbukti bersalah telah melakukan suap kepada hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bandung miliaran rupiah supaya para terdakwa korupsi bantuan sosial dihukum ringan tanpa mengungkap keterlibatan Dada. Kini, Dada baru menjalani hukuman penjara satu tahun di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung.

Pada sidang Peninjauan Kembali yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Berton Sihotang, Dada Rosada hadir dalam persidangan. Ia datang menggunakan kemeja putih dan dikawal oleh dua orang dari Lapas Sukamiskin. Saat novum dibacakan oleh kuasa hukumnya, Dada terlihat ikut membaca teks novum disamping kuasa hukumnya.

IQBAL T. LAZUARDI S.

Berita terkait

8 Nama Masuk Bursa Pilgub Jabar 2024, Ada Artis, Timses Capres hingga Pensiunan Polisi

12 Maret 2024

8 Nama Masuk Bursa Pilgub Jabar 2024, Ada Artis, Timses Capres hingga Pensiunan Polisi

Sejumlah nama muncul dan dikaitkan untuk maju di Pilgub Jabar 2024. Ada timses Capres, mantan napi hingga pensiunan polisi.

Baca Selengkapnya

Yana Mulyana Ditangkap KPK, Sebelumnya Ada Eks Wali Kota Bandung Dada Rosada

15 April 2023

Yana Mulyana Ditangkap KPK, Sebelumnya Ada Eks Wali Kota Bandung Dada Rosada

Selain Yana Mulyana, ada pula Eks Wali Kota Bandung Dada Rosada yang pernah ditangkap KPK. Apa kasusnya?

Baca Selengkapnya

Bulog dan Pemerintah Kota Bandung Sediakan 500 Ton Beras untuk Tekan Harga

27 Januari 2023

Bulog dan Pemerintah Kota Bandung Sediakan 500 Ton Beras untuk Tekan Harga

Pemerintah Kota Bandung dan Bulog menyiapkan 500 ton beras medium untuk menekan kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

21 Desember 2022

Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Masih ingat kasus korupsi dana bansos Covid-19 Juliari Batubara yang belum kelar? KPK sebut masih tunggu penghitungan kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Eks Wali Kota Bandung Dada Rosada Bebas dari Lapas Sukamiskin

26 Agustus 2022

Eks Wali Kota Bandung Dada Rosada Bebas dari Lapas Sukamiskin

Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Elly Yuzar mengatakan Dada Rosada bebas melalui program cuti menjelang bebas.

Baca Selengkapnya

PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

20 Juli 2020

PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

PARA Syndicate mengatakan pendataan Bantuan Sosial yang tidak satu pintu membuat celah-celah bagi politisasi Bansos

Baca Selengkapnya

KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

29 Mei 2020

KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

Di tengah pandemi Covid-19 KPK menambahkan fitur pelaporan dugaan penyelewengan bansos dalam aplikasi JAGA..

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Akan Wajibkan Pembayaran Non Tunai bagi ASN Bandung

13 Agustus 2018

Ridwan Kamil Akan Wajibkan Pembayaran Non Tunai bagi ASN Bandung

Ridwan Kamil juga mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk membiasakan diri melakukan pembayaran non tunai.

Baca Selengkapnya

Dukung Gerakan Non Tunai, BJB Luncurkan Bandung Smart Card

13 Agustus 2018

Dukung Gerakan Non Tunai, BJB Luncurkan Bandung Smart Card

Bandung Smart Card hasil kerja sama BJB dengan Pemerintah Kota Bandung.

Baca Selengkapnya

Ini 5 Alasan Publik Wajib Membuka Website Humas Kota Bandung

28 Mei 2018

Ini 5 Alasan Publik Wajib Membuka Website Humas Kota Bandung

Maraknya kasus-kasus hoaks yang menimbulkan berkurangnya kondusifitas di masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah.

Baca Selengkapnya