TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peluncuran instruksi tersebut dilakukan di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta.
Jokowi mengatakan inpres antikorupsi itu diterbitkan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. "Tindak pencegahan tidak kalah penting dengan penegakan hukum. Bangun sistem yang baik dan sistem yang efektif. Dengan begitu, menurut saya, bisa banyak kurangi korupsi," kata Jokowi di gedung Bappenas, Selasa, 26 Mei 2015.
Jokowi berharap inpres ini dapat menciptakan sistem yang terbebas dari korupsi. Misalnya, kata dia, penerapan e-budgeting, e-procurement, dan e-catalog. "Sistem itu akan memperkuat pengawasan dan kinerja pemerintahan."
Jokowi mengatakan, pada 2015, semua pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta belanja badan usaha milik negara, mencapai Rp 2.650 triliun.
Jika semua pengadaan itu menggunakan sistem elektronik, kata Jokowi, negara bisa menghemat 30 persen dari total Rp 2.650 triliun itu. "Kalau 30 persen saja berarti sudah mencapai Rp 795 triliun," ujarnya. "Itu, kan, ada efisiensi keuangan negara."
"Karena itu, saya meminta dengan inpres ini membangun sistem. Karena itu pagar dalam pencegahan korupsi," tuturnya. "Kalau masih ada yang meloncat dari pagar penegakan hukum, langsung gebuk saja."
Jokowi mengatakan, sebelum diterbitkan, isi dalam inpres ini juga atas saran dan masukan dari beberapa lembaga dan semua kementerian. Juga melibatkan pegiat antikorupsi dan masyarakat sipil.
REZA ADITYA
Berita terkait
Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi
13 menit lalu
Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?
Baca SelengkapnyaHabiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014
22 menit lalu
Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024
46 menit lalu
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.
Baca SelengkapnyaDahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY
1 jam lalu
Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo
1 jam lalu
Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.
Baca SelengkapnyaFakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
2 jam lalu
Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah
4 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan
Baca SelengkapnyaJokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
5 jam lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
5 jam lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan
5 jam lalu
Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.
Baca Selengkapnya