TEMPO.CO, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau memfokuskan pembangunan sekat kanal untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Dua kabupaten yang memiliki lahan gambut luas ini terletak di perbatasan dengan Malaysia.
"Selain dekat dengan Malaysia, kedua daerah itu rawan terjadi kebakaran lahan, setiap tahunnya menyumbang titik api yang cukup tinggi," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Riau Yulwirawati Moesa saat ditemui Tempo, di kantor Gubernur Riau, Senin, 25 Mei 2015.
Pemerintah Riau, kata Yulwirawati, telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap hingga Oktober 2015, terkait dengan mulai masuknya musim panas di provinsi ini.
Pembangunan sekat kanal itu dibantu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo yang akhir tahun meninjau Riau, mereka memprogramkan pembangunan seribu sekat kanal untuk menjaga kadar air di wilayah gambut agar tetap basah.
Pembangunan sekat kanal akan di mulai pertengahan Juni 2015. Yulwirawati menjelaskan, pembuatan kanal dibangun di daerah gambut yang dibangun masyarakat. Pemerintah mewajibkan perusahaan hutan tanaman industri maupun perkebunan kelapa sawit membangun sekat kanal sendiri.
Menurut Yulwirawati, proyek percontohan sekat kanal yang digagas Presiden Joko Widodo, di Sungai Tohor, Kepulauan Meranti, dinilai ampuh mencegah kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya jumlah titik panas pada 2015.
LBH Riau mencatat terdapat 7.271 titik panas dalam rentang waktu Januari hingga Mei 2014. Jumlah titik panas cenderung menurun dalam rentang waktu yang sama pada 2015 ini terpantau hanya 1.893 titik. "Lahan gambut kembali basah, dan menyuburkan tanaman sagu di sana," ujarnya.
Namun program sekat kanal justru mendatangkan masalah baru. Perusahaan akasia dan kelapa sawit dirugikan lantaran tanamannya mati akibat kelebihan air. Mengatasi masalah itu, Yulwirawati mengaku akan membahasnya dengan pakar gambut. "Nanti kami akan carikan solusinya," katanya.
