Srikandi Pansel KPK Temui Jokowi, Ketuanya Dipapah

Reporter

Editor

Anton Septian

Senin, 25 Mei 2015 16:23 WIB

Ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Destry Damayanti. facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ruang wartawan Istana Kepresidenan mendadak riuh. Salah satu wartawan menyadari kehadiran anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Para wartawan tak menyangka mereka akan datang dari Sekretariat Negara. Biasanya tamu Presiden Joko Widodo diantar mobil langsung ke depan pintu Istana Negara.

Sembilan perempuan yang diberi julukan Srikandi ini tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.45. Mereka masuk melalui pintu Sekretariat Negara dan berjalan kaki menuju kantor Presiden. Mereka jalan beriringan. Ketua Pansel KPK Destry Damayanti tampak berjalan di tengah sambil dipapah pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo; dan ahli hukum pencucian uang, Yenti Garnasih. Destry memang sempat dirawat di rumah sakit.

Bagai gula, mereka langsung dikerubuti wartawan. Namun para perempuan yang kompak memakai batik ini menolak berkomentar. "Nanti dulu, kami mau ketemu Presiden dulu," ujar Harikristuti di kantor Presiden, Senin, 25 Mei 2015.

Tuti, sapaan Harikristuti, juga menyampaikan timnya akan memilih juru bicara setelah bertemu dengan Jokowi. Untuk itu, mereka akan memberikan keterangan pers setelah menemui Jokowi. Namun sebelumnya para fotografer meminta mereka berpose di podium yang biasa digunakan untuk memberikan keterangan pers.

Uniknya, pertemuan tersebut tak dilakukan di kantor Presiden, tempat Jokowi biasa rapat. Mereka diterima Jokowi di Istana Merdeka, tempat Jokowi membuat pengumuman-pengumuman penting dan menerima tamu negara. Terakhir kali Jokowi menerima tamu di Istana Merdeka. Selain tamu negara, Jokowi juga menerima pimpinan sementara KPK di situ. Setelah itu, biasanya Jokowi akan memberikan keterangan pers.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Jokowi mengundang mereka untuk menyampaikan harapan soal rencana aksi pemberantasan korupsi pada masa depan. Jokowi juga ingin menyampaikan harapannya soal institusi KPK dan komisioner yang nantinya dipilih ini bisa memenuhi harapan rakyat.

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

15 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

18 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya