TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham menyesalkan pernyataan Agung Laksono sebagai ketua umum yang dapat menandatangani persyaratan calon kepala daerah.
Idrus mengatakan seharusnya Agung menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan berlakunya kepengurusan Golkar hasil Munas Riau pimpinan Aburizal Bakrie. "Kami sesalkan, saat kami ingin islah, mereka masih melakukan langkah politik yang tak ada kewenangannya," ujar Idrus saat dihubungi Tempo, Ahad, 24 Mei 2015.
Sebelumnya, Agung berujar, perundingan islah dengan kubu Ical bukan terkait dengan kepengurusan, melainkan penjaringan calon pemilihan kepala daerah. "Bukan soal kepengurusan, tapi soal persiapan pilkada. Proses hukum kepengurusan jalan terus. Kami tetap ajukan banding," tutur Agung seusai pembukaan musyawarah daerah tingkat DKI Jakarta, Ahad siang.
"Yang jelas, kepengurusan nanti yang diakui KPU, dan KPU akan melihatnya dari ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)," kata Agung.
Idrus berujar, Agung tak seharusnya mengklaim bahwa kepengurusannya tetap berlaku setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM.
"Ini bukan siapa pun yang tanda tangan di surat DPP nanti, tapi berangkat dari peraturan dari putusan pengadilan, Peraturan KPU, dan Undang-Undang Pilkada. Kewenangan mereka sudah tak ada," ucap Idrus.
Meski sama-sama membantah soal kepengurusan yang mengesahkan pengajuan calon, Idrus yakin kedua kubu bakal mencapai islah. "Kalau ikutin aturan, tak akan deadlock. Kita harus legawa," tuturnya.
PUTRI ADITYOWATI
Berita terkait
HUT PDIP ke-51, Merunut Sejarah PDI Perjuangan Sejak 1927
10 Januari 2024
HUT PDIP ke-51 pada 10 Januari 2024. Meskipun lahir pada 1973, tetapi keberadaan partai politik PDI Perjuangan bisa dirunut sejak 1927.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024: Konflik Internal PKB, Cak Imin Vs Keluarga Gus Dur
3 Juni 2023
PKB mendapat nomor urut 1 dalam Pemilu 2024 nanti. Partai ini mengalami polemik berkepanjangan, antara Cak Imin dan keluarga Gus Dur.
Baca SelengkapnyaPolitikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok
5 Januari 2023
Mantan Sekretaris Majelis PPP Ahmad Yani menanggapi soal elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu yang anjlok dalam setiap survei.
Baca SelengkapnyaDitinggal Kader, Politikus PSI Bilang yang Antre Masuk Banyak
18 Desember 2022
Sigit menjelaskan PSI masih tetap berada di jalan perjuangan melawan korupsi dan juga politik identitas.
Baca SelengkapnyaKader Banyak Keluar, Kultur di PSI Disebut Sudah Tidak Sehat
18 Desember 2022
Ujang mengatakan eksodus para kader senior PSI tersebut bisa berdampak serius kepada kontestasi pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPlt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan
26 September 2022
Menurut Arwani, Mardiono dan Suharso membahas ihwal masa depan PPP, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSuharso Monoarfa Disebut Telah Hubungi Plt Ketua Umum PPP Mardiono
13 September 2022
Achmad mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan antara Suharso Monoarfa dan Mardiono. Menganggap membawa spirit yang baik.
Baca SelengkapnyaFraksi PPP Ganti Tamliha dari Kursi Pimpinan Komisi V DPR
13 September 2022
Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menegaskan pencopotan Tamliha tidak berkaitan dengan konflik di internal partainya.
Baca SelengkapnyaPPP Bantah Dugaan Romahurmuzy Ikut Lengserkan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP
12 September 2022
Romy juga disebut mengulik jadwal kepulangan Suharso dari Paris agar proses pencopotannya sebagai Ketua Umum PPP berjalan tanpa kehadiran Suharso.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Mensesneg Minta Konflik Internal PPP Tak Dikaitkan ke Istana
12 September 2022
Sejumlah pengamat mensinyalir adanya keterlibatan Istana dalam kisruh internal PPP. Proses pelengseran Suharso dinilai begitu cepat.
Baca Selengkapnya