Masuk Pansel KPK, Yenti: Ini Masalah Pemikiran, Bukan Adu Fisik

Reporter

Kamis, 21 Mei 2015 12:22 WIB

Yenti Ganarsih, dosen Fakultas Hukum Trisakti. Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK, Yenti Garnasih, mengatakan dipilihnya sembilan nama perempuan sebagai Pansel Pimpinan KPK oleh Presiden Joko Widodo bukan soal masalah gender. Yenti yakin pemilihan sembilan nama tersebut lebih didasarkan pada kemampuan dan kapasitas yang dimiliki dan diharapkan mampu mengemban tugas.

"Tentu, menurut saya, ini bukan masalah gender, pasti lebih pada penentuan siapa yang pantas dan pasti sebelumnya banyak nama yang diajukan. Sedangkan yang mungkin memenuhi itu semua kebetulan perempuan. Itu saja," ujar Yenti saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Mei 2015.

Pemilihan nama ini, menurut dosen di Fakultas Hukum Universitas Trisakti tersebut, bukan untuk memperbincangkan adu fisik. Hal terpenting, menurut Yenti, adalah bisa menjalankan amanah, dapat bekerja dengan baik, dan mengerti apa yang harus dilakukan sebagai anggota Pansel. "Ini masalah pemikiran, bukan adu fisik. Siapa pun orangnya harus bisa siap mempertahankan KPK, karena angka korupsi di negara ini masih tinggi," ucap Yenti.

Pagi ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama anggota Pansel Pimpinan KPK. Pansel terdiri atas sembilan perempuan dengan latar belakang cukup beragam, mulai ahli hukum, ahli keuangan, sosiolog, ahli teknologi dan informasi, hingga psikolog.

Jokowi berharap Pansel dapat segera bekerja untuk menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan KPK yang selanjutnya diserahkan kepadanya. Dia mengatakan panitia yang dibentuknya tersebut harus kompeten dan berintegritas. Berikut ini nama anggota Pansel yang diumumkan Jokowi.

1. Destry Damayanti, M.Sc
• Ekonom serta ahli keuangan dan moneter
• Ketua Pansel

2. Dr Enny Nurbaningsih, SH
• Pakar hukum tata negara
• Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional
• Wakil Ketua Pansel

3. Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo, SH, LLM
• Pakar hukum pidana dan hak asasi manusia
• Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Anggota Pansel.

4. Ir Betti S. Alisjabana, MBA
• Ahli teknologi dan informasi serta manajemen
• Anggota Pansel

5. Dr Yenti Garnasih, SH, MH
• Pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang
• Anggota Pansel

6. Supra Wimbarti, M.Sc, Ph.D
• Ahli psikologi sumber daya manusia dan pendidikan
• Anggota Pansel

7. Natalia Subagyo, M.Sc
• Ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
• Anggota Pansel

8. Dr Diani Sadiawati, SH, LLM
• Ahli hukum
• Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanal
• Anggota Pansel

9. Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D
• Ahli sosiologi korupsi dan modal sosial
• Anggota Pansel

AISHA SHAIDRA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

15 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

17 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya