Pilkada di Kabupaten Sula Ditunda karena Anggaran Minim  

Reporter

Rabu, 20 Mei 2015 10:20 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Ternate - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sula, Maluku Utara, memutuskan menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sula tahun ini. Langkah itu diambil lantaran alokasi anggaran pilkada yang diberikan dinilai tak mencukupi kebutuhan.

"Anggaran pilkada untuk KPU yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sula hanya Rp 9 miliar. Padahal kebutuhan pilkada mencapai Rp 14 miliar. Karena itulah kami memutuskan untuk menunda. Kami khawatir anggaran ini habis sebelum tahapan pilkada selesai," kata Ketua KPU Sula Bustamin Sanaba kepada Tempo, Rabu, 20 Mei 2015.

Menurut Bustamin, penundaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sula diputuskan bersama dalam rapat pleno yang dihadiri Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sula dan kepolisian pada Selasa, 19 Mei 2015. Dengan demikian, KPU Sula secara kelembagaan memastikan menunda dan tidak akan melaksanakan pemilihan kepala daerah Sula tahun 2015.

Bustamin mengatakan saat ini KPU Sula lebih fokus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Maluku Utara terkait dengan keputusan penundaan pelaksanaan pilkada Sula. Semua tahap pelaksanaan pilkada di Sula pun sementara dihentikan hingga ada kepastian anggaran.

KPU Kabupaten Sula juga berkoordinasi dengan Panwas Sula. Bustamin berharap masalah ini dapat direspons secepatnya oleh Pemerintah Kabupaten Sula.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sula Hasan Kabau mengatakan persoalan anggaran pilkada Sula sesungguhnya merupakan persoalan yang sudah pernah disampaikan Panwas kepada Pemerintah Kabupaten Sula. Panwas bahkan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sula.

"Anggaran Panwas yang disetujui hanya Rp 1,5 miliar. Padahal kebutuhan kami mencapai Rp 3 miliar. Makanya kami juga menolak menerima dana itu," ujar Hasan.

Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus saat ditemui di kediamannya di Jalan Mononutu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, tak berada di tempat. Bahkan, saat dihubungi Tempo terkait dengan masalah tersebut, ponselnya sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Pesan pendek yang dikirimkan pun tak kunjung mendapat balasan.

BUDHY NURGIANTO

Berita terkait

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

6 Maret 2024

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

Baca Selengkapnya

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.

Baca Selengkapnya

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.

Baca Selengkapnya

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020

Baca Selengkapnya

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.

Baca Selengkapnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.

Baca Selengkapnya