Sekretaris Fraksi Golkar kubu Agung Laksono, Fayakhun Andriadi (tengah), bersama sejumlah anggota fraksi kubu Agung Laksono, menggelar jumpa pers setelah berhasil memasuki ruang fraksi Golkar di Gedung Nusantara I, lantai 12, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 30 Maret 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan, menegaskan tak akan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie. "Kami akan banding, langsung didaftarkan sekarang juga," kata Leo saat dihubungi, Senin, 18 Mei 2015.
Menurut Leo, putusan majelis hakim tersebut patut dipertanyakan karena banyak kejanggalan. Alasannya, saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan menghidupkan lagi Musyawarah Nasional Golkar di Riau. Padahal, ujar Leo, kepengurusan Golkar versi Munas Riau telah demisioner, baik pada Munas Bali maupun Ancol. “Logika berpikirnya gimana?” ucap Leo.
Selain itu, putusan majelis hakim, kata Leo, meniadakan kewenangan Mahkamah Partai Golkar. Kesaksian Muladi selaku Ketua Mahkamah Partai Golkar diabaikan oleh pengadilan, padahal itu merupakan alat bukti yang sah. Muladi juga mempertanyakan independensi hakim yang mengambil putusan tersebut.
Majelis hakim PTUN hari ini memenangkan kubu Aburizal Bakrie dalam putusannya. Majelis hakim yang diketuai Teguh Satya Bhakti itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM membatalkan surat keputusan bernomor M.HH-01.AH.11.01 yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.
Aburizal Bakrie tak hadir dalam pembacaan putusan tersebut. Namun puluhan kader pendukungnya bersorak setelah mendengar putusan itu. Di deretan pendukung Ical, terlihat Azis Syamsudin, yang mendampingi pengacara Yusril Ihza Mahendra. Untuk menghindari kericuhan, Agung Laksono bergegas keluar ruang sidang.
