MUI Sarankan Tes Keperawanan TNI Diganti Tes Keimanan  

Reporter

Sabtu, 16 Mei 2015 11:01 WIB

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Bangkalan - Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, KH Syarifudin Damanhuri, menilai tes keperawanan bagi perempuan yang ingin menjadi anggota TNI tidak sejalan dengan ajaran Islam. "Tes keperawanan tidak menghormati perempuan. Padahal Islam sangat memuliakan perempuan," katanya, Sabtu, 16 Mei 2015. "Bahkan ada hadis Nabi menyebutkan wanita saleh adalah tiang negara.”

Menurut kiai yang akrab disapa Syarif ini, tes keperawanan bisa menjadi jalan untuk membuka aib seseorang. Padahal, kata dia, hilangnya keperawanan tidak semata disebabkan oleh hubungan intim.

Dalam masyarakat indonesia, kata dia, ketidakperawanan bisa menjadi aib yang memalukan. Padahal Islam melarang seorang muslim membuka aib sesama muslim. "Berzina pun sunahnya tidak mengakui perzinahan itu," ujarnya.

Jika tes keperawanan yang disyaratkan TNI bertujuan mencari perempuan bermoral baik, Syarif menyarankan tes keimanan. Menurut dia, pengetahuan seseorang tentang keimanan dan ajaran Islam bisa menjadi tolok ukur paling akurat untuk mengetahui baik-tidaknya moral seorang perempuan dibanding tes keperawanan.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Bangkalan Hasani Zubair setuju dengan usul mengubah tes keperawanan menjadi tes keimanan. Bagi dia, keperawanan tidak bisa dijadikan tolok ukur penilaian baik-buruknya moral seorang perempuan. "Tes keperawanan bentuk diskriminasi terhadap perempuan," katanya.

Hasani mengatakan, daripada mengurusi urusan keperawanan, TNI sebaiknya berfokus memperkuat pertahanan negara di perbatasan yang kerap diganggu negara tetangga. "Islam memuliakan perempuan, tes keperawanan tidak memuliakan perempuan," ucapnya.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

8 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

14 hari lalu

Kapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua

Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Candra Kurniawan membantah tudingan adanya pengerahan pasukan gabungan TNI-Polri di Paniai.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

27 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

28 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

29 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

29 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

30 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

30 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

46 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

53 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya