TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan masih ada 184 daerah yang belum mengesahkan anggaran pemilihan kepala daerah. Padahal Kementerian Dalam Negeri dan KPU telah menetapkan batas waktu pengesahan anggaran, yakni 18 Mei 2015.
"Ini memang mepet sekali. Tapi mudah-mudahan bisa beres dalam sisa waktu seminggu ini," kata Ferry di kantornya, Selasa, 12 Mei 2015.
Ferry menjelaskan, dari 269 daerah yang dijadwalkan mengikuti pilkada serentak pada Desember mendatang, baru 86 daerah yang sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Naskah ini menjadi dasar bagi daerah agar bisa menggunakan dana hibah sebagai dana pilkada.
Bahkan, ujar Ferry, ada 26 daerah yang sama sekali belum membahas alokasi anggaran dari APBD menjadi dana hibah pilkada. Daerah-daerah itu masih terkendala dalam menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015.
Kendala lain, tutur Ferry, KPU pusat dan daerah belum sepaham tentang item yang didanai. "Ada KPUD yang item-nya untuk beli sepeda motor dan beli mobil. Padahal dana pilkada ini tidak bisa dianggarkan untuk beli aset KPUD. Kalau sewa, tidak apa-apa," katanya.
Ferry berujar, bila 184 daerah ini belum juga mengesahkan NPHD, risikonya adalah KPUD tak bisa melantik panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. "Ini bisa terancam tahapan pilkada mundur lagi. Tapi kami yakin tak akan sampai ke sana," ucap Ferry.
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024
6 Maret 2024
Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPenandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan
6 Desember 2023
Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota
Baca SelengkapnyaKabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada
19 November 2023
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada
Baca SelengkapnyaPilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta
31 Oktober 2022
Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.
Baca SelengkapnyaWantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung
10 Oktober 2022
Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.
Baca SelengkapnyaKemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020
25 Juli 2020
Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.
Baca SelengkapnyaPuluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur
14 Juli 2020
Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.
Baca SelengkapnyaTransfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito
10 Juli 2020
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020
Baca SelengkapnyaBeda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun
11 Juni 2020
Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.
Baca SelengkapnyaMendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020
5 Juni 2020
Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.
Baca Selengkapnya