Jenderal Badrodin Haiti menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan sebagai Kapolrii di Istana Negara, Jakarta, 17 April 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Komisi Hukum DPR, Didik Mukrianto, membantah adanya deal politik di balik persetujuan Dewan atas pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI. Didik menyangkal mulusnya jalan Badrodin menjadi Kepala Polri lantaran ada kesepakatan untuk mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Wakil Kepala Polri.
"Tak ada deal-deal politik di situ," kata Didik kepada Tempo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 20 April 2015. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini, Komisi Hukum menyetujui pencalonan Badrodin dengan berlandaskan konstitusi. "Bahwa kehadiran Kepala Polri menjadi sesuatu yang tak boleh diabaikan."
Pertemuan informal Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) polisi pada Jumat lalu dikabarkan menyepakati Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri. Dewan Jabatan dipimpin Badrodin dan beranggotakan sejumlah perwira tinggi Korps Bhayangkara.
Didik menyatakan belum mendengar kabar ihwal kesepakatan Dewan Jabatan memilih Budi Gunawan. Ia juga enggan berkomentar ihwal kemungkinan adanya perdebatan publik jika Budi Gunawan dipilih menjadi Wakil Kepala Polri.
Menurut Didik, Dewan Jabatan pasti mempertimbangkan sejumlah hal dalam memilih Wakil Kepala Polri, yakni aspek hukum, kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan ekses publik. "Kami mendorong agar apa yang diputuskan Kepala Polri dan Presiden Joko Widodo menjadi keputusan yang dikehendaki publik."
