TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan buruknya strategi komunikasi dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengakibatkan presiden terus menjadi sasaran tembak masyarakat yang sebenarnya ditujukan kepada menteri.
Apa pun kesalahan kebijakan menteri, kata Hanta, caci maki justru dialamatkan kepada presiden. "Kesalahan menteri tapi yang jadi bumper presidennya, mungkin karena tak ada yang tahu program kementerian terkait," kata Hanta di Jakarta, Ahad, 19 April 2015. (Baca: Kinerja Mengecewakan, Publik Setuju Jokowi Rombak Kabinet)
Hanta menilai Jokowi perlu memperbaiki komunikasi politik secara horizontal ke menteri-menteri dan pejabat politik, serta secara vertikal kepada publik. Ia membandingkan komunikasi politik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.
Kekecewaan publik salah satunya akibat ketidakefektifan komunikasi kementerian kepada masyarakat. Di era SBY ia tak tersentuh dari persepsi ketidakpuasan publik karena kinerja menteri. "SBY langsung salahkan menterinya," kata dia. (Baca: Publik Kecewa Jokowi, dari Isu KPK-Polri hingga Begal)
Hanta menambahkan, lewat juru bicara yang bagus dan lembaga Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, lembaga di bawah presiden, setiap program kabinet SBY tersampaikan dengan baik. Strategi ini yang tak dipunyai oleh Jokowi-JK.
Tak heran jika berdasarkan survei Poltracking, ketidakpuasan publik terhadap Jokowi-JK mencapai 48,5 persen. Hanya 44 persen yang menyatakan puas. Tingkat kekecewaan publik di bidang ekonomi berada di posisi teratas dibanding bidang lain, mencapai 52,2 persen.
Publik juga kecewa kinerja di bidang hukum dengan nilai 55,6 persen. Bidang keamanan juga menjadi sorotan publik karena kinerja menteri-menterinya yang dipandang buruk. Sebanyak 50,7 persen masyarakat kecewa dengan kinerja pemerintah di bidang keamanan.
Sementara, sebanyak 51,4 persen publik juga tak puas dengan kinerja pemerintah di bidang pendidikan. Dan 52,7 persen tak puas dengan kinerja di bidang kesehatan. Namun, Hanta tak menyebutkan kementerian apa saja yang dinilai berkinerja buruk.
Survei Poltracking ini dilaksanakan pada 23-31 Maret 2015 dengan responden 1.200 orang yang memiliki hak pilih. Margin error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Selain meneliti Kabinet Kerja, Poltracking meneliti kepuasan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
