Komisi Hukum DPR Loloskan Badrodin sebagai Kapolri

Reporter

Kamis, 16 April 2015 13:01 WIB

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti bersama para Anggota Komisi III DPR memberikan keterangan kepada media di Jalan M. Kahfi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April 2015. Kunjungan ini bagian dari proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin yang akan digelar di DPR pada Kamis (16 April 2015) besok. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, selama dua jam lebih, Komisi Hukum DPR memutuskan meloloskan Badrodin. Kemudian hasil dari Komisi Hukum ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan.

"Apakah terhadap Saudara Badrodin Haiti dapat disetujui secara aklamasi?" ujar Ketua Komisi Hukum Azis Syamsudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2015.

Pertanyaan Azis langsung dijawab setuju oleh 55 anggota Komisi Hukum yang hadir. "Baik, setuju secara aklamasi, tidak ada yang protes," ucap Azis. "Dengan telah diberikannya persetujuan dari sepuluh fraksi dan 55 anggota Komisi, kami ucapkan selamat kepada Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti."

Badrodin mengucapkan terima kasih atas persetujuan anggota Dewan itu. Menurut Badrodin, amanat besar menantinya. "Saya selaku calon Kapolri ucapkan terima kasih. Amanat ini semoga dapat saya laksanakan dengan baik," tuturnya.

Saat Badrodin memaparkan visi-misi, sejumlah anggota Dewan bahkan langsung memberikan persetujuan. Salah satunya anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis, yang langsung menerima Badrodin sebagai Kepala Korps Bhayangkara definitif.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mendesak DPR mengesahkan mantan Kapolda Sulawesi Tengah tersebut dalam sidang paripurna nanti. "PAN berpandangan, menerima Badrodin sebagai Kapolri dan mengesahkan dalam paripurna. Lalu kita akhiri masa tiga bulan Polri tak punya kepala," ujar Yandri.

INDRI MAULIDAR | PUTRI ADITYOWATI


VIDEO TERKAIT:


Berita terkait

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

11 jam lalu

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.

Baca Selengkapnya

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

11 jam lalu

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

Kemendikbud memberikan penjelasan mengenai kenaikan UKT yang didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

11 jam lalu

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

Revisi UU MK dinilai sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

13 jam lalu

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

Nadiem mengatakan, prinsip dasar UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas. Menurutnya, keadilan itu dihadirkan dalam UKT berjenjang.

Baca Selengkapnya

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

15 jam lalu

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

15 jam lalu

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

Anggota Komisi X DPR menyoroti absennya pejabat Kemendikbud yang menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education.

Baca Selengkapnya

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

17 jam lalu

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

Nadiem hanya memohon maaf dan mengatakan semua pertanyaan media perihal UKT mahal akan dijawab oleh Dirjen Dikti, Abdul Haris.

Baca Selengkapnya

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

17 jam lalu

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

Berdasarkan draft revisi UU Kepolisian yang mereka terima, KontraS memberikan lima poin catatan mengenai revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

20 jam lalu

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.

Baca Selengkapnya

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

20 jam lalu

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

CALS menyatakan revisi UU MK tersebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya