Menkumham Yasonna Laoly menemui awak media dalam keterangan pers kepengurusan DPP Golkar di Kantor Kemenkumham, Jakarta, 10 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hanafi Rais Wiryosudarmo mengatakan hampir semua anggota Fraksi PAN di DPR mendukung pengajuan hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
"Sebagian pro-angket, sebagian ingin hati-hati, wait and see, tapi tidak ada yang menolak. Saran Ketua Umum (Zulkifli Hasan), yang penting jangan gaduh," kata Hanafi saat dihubungi Tempo, Minggu, 29 Maret 2015. Dengan begitu, Hanafi menjelaskan, partainya sudah mengambil sikap atas pengguliran hak angket DPR terhadap kepada Menteri Yasonna Laoly.
Hanafi mengatakan Fraksi PAN membebaskan anggotanya menentukan sikap masing-masing. "Pada dasarnya, kebijakan Fraksi akan menyerap aspirasi para anggota, bukan berarti tidak bersikap," kata Hanafi.
Rabu lalu, anggota fraksi partai koalisi non-pemerintah menyerahkan 116 tanda tangan dukungan atas penggunaan hak angket kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Angket ditujukan kepada Menteri Hukum Yasonna Laoly karena dia dianggap mengintervensi Partai Golkar dengan mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono berdasarkan pertimbangan putusan dua hakim Mahkamah Partai Golkar.
Selain itu, Yasonna dituding mencampuri konflik dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan dengan terburu-buru mengesahkan kepengurusan kubu Muktamar Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy. Yasonna pun disorot lantaran berencana mengajukan banding setelah surat keputusan pengesahan yang ditandatanganinya dibatalkan pengadilan tata usaha negara.
Jumat lalu, total dukungan angket mencapai 128 suara. Yaitu 48 orang dari Partai Gerindra, 20 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, Golkar 55 orang, Partai Persatuan Pembangunan 2 orang, dan 2 orang dari Partai Amanat Nasional. Dua kader PAN yang ikut menandatangani angket yaitu Teguh Juwarno dan Dewi Coryati.
Mereka mendukung hak angket karena Yasonna dinilai terlalu cepat mengambil keputusan dalam menangani konflik internal partai. "Kami hanya menginginkan Menkumham taat prosedur dalam mengambil keputusan," kata Hanafi Rais, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR.
