TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pendanaan Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) di Indonesia memang berasal dari jaringan internasional. Antarjaringan, kata JK, tentu saling membantu. Namun, JK mengaku tak tahu berapa jumlah aliran dana dari Australia dan negara lainnya yang masuk ke Indonesia.
"Sejak dulu memang begitu," kata JK di kantornya, Rabu 25 Maret 2015.
Bekas Ketua Umum Partai Golkar ini berharap data-data yang telah diperoleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ihwal aliran tersebut langsung ditindaklanjuti oleh penegak hukum. "Aparat bisa meminta bank masing-masing membekukannya," kata JK.
Namun, JK mewanti-wanti agar PPATK dan aparat penegak hukum mencari informasi dengan jelas bahwa dana itu memang untuk kegiatan terorisme dan radikalisme. Jangan sampai, kata dia, semua aliran dari luar negeri langsung dicurigai. "Bisa berbahaya nanti untuk ekonomi kita," kata dia.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan modus aliran dana ke organisasi masyarakat atau individu pendukung ISIS di Indonesia. Dana itu, misalnya, digunakan untuk merekrut pendukung dan memberangkatkan mereka ke Irak dan Suriah serta untuk menyebarkan paham ISIS.
Menurut Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, modus aliran dana yang sudah terdeteksi berupa aliran dana dari luar negeri dan kegiatan bisnis. Sejauh ini, menurut Agus, pihaknya sudah mendeteksi aliran dana dari Australia. "Nilai aliran dananya mencapai ratusan ribu dolar," kata Agus di Jakarta, Senin, 23 Maret 2015.
Namun, Agus belum mau merinci soal aliran dana dari Australia itu. Adapun aliran dana dari dalam negeri, kata Agus, sebagian besar berasal dari bisnis yang dibangun pendukung ISIS. PPATK menemukan nilai transaksinya mencapai Rp 7 miliar pada Februari 2015. "Bisnisnya jual obat-obatan herbal dan buku," kata Agus.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | TIKA PRIMANDARI
Berita terkait
Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi
18 jam lalu
Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG
20 jam lalu
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
23 jam lalu
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pertamina
Baca Selengkapnya82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi
1 hari lalu
Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.
Baca SelengkapnyaJK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini
1 hari lalu
Jusuf Kalla alias JK akan bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) dengan terdakwa eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
Baca Selengkapnya82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan
1 hari lalu
Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
1 hari lalu
Jusuf Kalla akan hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan LNG dengan terdakwa Karen Agustiawan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas
2 hari lalu
Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Nasehati Agar Hamas dan Fatah Bersatu, Ini Profil 2 Kekuatan di Palestina
7 hari lalu
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah, partai politik dalam PLO. Ini profil kedua kelompok itu.
Baca SelengkapnyaTop 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional
9 hari lalu
Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah
Baca Selengkapnya