TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan pemerintah tak beriktikad baik dengan terus mengintervensi partai politik. Padahal, kata dia, koalisi pemerintah dan nonpemerintah pernah membuat kesepakatan mendukung 15 agenda pemerintah, seperti APBNP 2015 dan perpu pilkada.

"Sekarang pemerintah intervensi partai-partai KMP (Koalisi Merah Putih). Bisa jadi proses politik antara DPR dan pemerintah deadlock lagi kalau sudah begini," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 24 Maret 2015.

Menurut Fahri, agenda terdekat yang harus diselesaikan DPR dan pemerintah adalah pengangkatan Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Bukan tak mungkin Dewan bakal mempersulit Badrodin.

"Saya setuju kalau kami ini harus diberi penjelasan tak dilantiknya Budi Gunawan. Etika lembaga negara harus dijaga," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Menurut dia, partai-partai koalisi nonpemerintah melakukan pertemuan tadi malam di rumah Ketua PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Dalam pertemuan itu, petinggi partai sepakat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengambil keputusan fatal dalam sengketa kepengurusan Golkar.

"Kami yakin ada tindakan salah Menkumham yang mengesahkan dua partai KMP yang sedang bersengketa dengan niat intervensi," kata Fahri. "Bahkan ada juga kecemasan dari PAN. Mereka sedang dipersulit oleh Laoly soal kepengurusan baru."

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono. Surat bernomor M.HH-01.AH.11.01 itu mengesahkan 394 pengurus baru partai beringin.

INDRI MAULIDAR