Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di rapat pimpinan nasional TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 3 Maret 2015. Rapim TNI dan Polri tersebut mengambil tema Sinergitas TNI-Polri Penggerak Revolusi Mental. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bertolak ke Jepang dan Cina hari ini, Ahad, 22 Maret 2015. Kunjungan ke dua negara itu untuk menindaklanjuti kunjungan Jokowi pada November tahun lalu.
"Kunjungan ini sangat berkaitan dengan pembangunan kita. Kita ingin mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi, dan mendorong kemaritiman," ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Ahad, 22 Maret 2015.
Menurut Jokowi, Jepang adalah investor terbesar kedua di Indonesia. Adapun Cina juga berpotensi untuk berinvestasi besar sesuai dengan janji Presiden Xi Jinping. "Indonesia sedang mengalami transisi dari negara yang mengandalkan impor ke negara ekspor," kata Jokowi.
Menurut Kepala Protokoler Negara Kementerian Luar Negeri Muhammad Rusdi, kedatangan Jokowi di Jepang akan disambut Kaisar Jepang Aki Hito. Sore harinya, Jokowi dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
Di Jepang, Jokowi, juga akan bertemu dengan kalangan pebisnis. Lalu, pada 25 Maret sore, Presiden bertolak dari Jepang ke Cina. "Presiden akan bertemu Presiden Xi Jinping dan hadir dalam World Economic Forum tingkat Asia," kata Rusdi.
Keberangkatan Jokowi diantar Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan.
Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Panglima TNI Moeldoko ikut dalam rombongan Jokowi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
15 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
