Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Malang menyanyikan lagu-lagu pergerakan saat aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan kantor DPRD Kota Malang, Jawa Timur, 10 November 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta -- Puluhan mahasiswa di Malang melakukan push up bersama di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Senin, 16 Maret 2015.
Aksi mereka sebagai kritik atas kebijakan Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat miskin.
"Kami ikut merasakan beban berat rakyat dengan push up," kata koordinator aksi, Bayu Satria Sutama.
Mereka memberi nilai merah untuk Jokowi selama lima bulan menjadi presiden. Jokowi mereka anggap tidak berpihak kepada rakyat. Perekonomian semakin terpuruk, contohnya nilai tukar rupiah merosot. Harga bahan bakar minyak naik. Harga beras mahal, tapi tidak menguntungkan petani.
Berbagai kebutuhan rakyat sulit terjangkau, seperti harga kebutuhan pokok melambung, tarif dasar listrik naik, dan harga tiket kereta api semakin mahal.
Nilai merah lainnya untuk Jokowi, kata Bayu, adalah selama pemerintahan Jokowi-JK terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan rencana pemberian remisi bagi para koruptor. Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Jaksa Agung berasal dari politikus, sehingga dianggap tidak independen.
"Bagaimana dengan Nawacita Jokowi untuk mereformasi sistem dan menegakkan hukum yang bebas korupsi? Omong kosong!" kata Bayu dengan berteriak.
Ia menyebutkan, di bidang penanganan hukum, Jokowi mendapat nilai C, sedangkan ekonomi D, urusan pangan E, energi C, dan hanya sektor ketahanan dan keamanan yang mendapatkan B.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa ditemui anggota DPRD Kota Malang, Yaqud Ananda Gudban. Saat menemui mahasiswa, Gudban menyatakan akan mengirim pernyataan sikap tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat. "Aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke DPR," ujarnya.
